Main Menu

Yusril Minta Doa Ketum PB NU Menang Gugatan Bawaslu

Hendry Roris P. Sianturi
03-03-2018 17:12

Aksi bela PBB di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta. (ANTARA/Aprillio Akbar/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Menjelang penetapan putusan sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra meminta Ketum PBNU, KH Said Aqil Siradj mendoakannya. Yusril berharap Bawaslu RI mengabulkan gugatan PBB melawan KPU.

 

Yusril memohon tausiyah dan doa kepada para ulama, agar persoalan yang dihadapi PBB dapat terselesaikan dengan baik. Said Aqil pun mendukung dan mendoakan agar Bawaslu RI mengabulkan gugatan PBB melawan KPU. Hal itu dikatakan Said Aqil usai menerima Yusril dan sejumlah pengurus DPP PBB di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta, Sabtu (3/3) pagi.

 

“Pak Aqil adalah ulama yang mukasyafah, yang doanya diijabah Allah SWT. Ssehingga saya sowan mohon doa kepada beliau. Kami ini orang yang dizalimi, kami yakin permohonan doa orang yang dizalimi akan dikabulkan Allah SWT,” kata Yusril kepada awak media.

 

Sementara, Said Aqil mengungkapkan bahwa Yusril adalah sahabatnya sejak lama. “Saya mendukung agar gugatan PBB dikabulkan Bawaslu sehingga PBB bisa ikut Pemilu 2019. Saya tahu banyak warga NU yang bergabung ke PBB, selain di PKB, PPP dan partai-partai lain,” kata Said.

 

Lebih lanjut, Said Aqil menganjurkan agar para kyai NU yang belum bergabung ke partai manapun agar bergabung ke PBB. Alasannya, kata Said Aqil, PBB merupakan Partai Islam yang moderat dan toleran kepada kemajemukan.

 

“PBB sama sekali bukan partai atau gerakan radikal. Pak Yusril itu sangat moderat, karena itu saya dukung beliau dan PBB, katanya.

 

Menurut Said Aqil, PBB adalah aset umat Islam yang harus dijaga. “Saya dengar dari Pak Yusril, alasan dan bukti yang dibawa PBB ke sidang Bawaslu sangat kuat. Harusnya ya dikabulkan” kata Kiyai Agil.

 

Said Aqil mengkritik hasil verifikasi KPU. “Masa, partai-partai baru saja bisa lolos verifikasi. PBB itu sejak lama sudah ada dan ikut Pemilu sejak 1999, masa tidak lolos verifikasi,” ucapnya.

 

Sebagai informasi, KPU menyatakan PBB tidak memenuhi syarat verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

Argumen pihak KPU, PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga dinilai tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat.

 

Akan putusan itu, PBB pun melayangkan gugatan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) pada 19 Februari 2018 lalu. Setelah sidang mediasi antara PBB dengan KPU digelar namun tetap belum menemukan jalan keluar.

 

Sehingga sengketa tersebut pun harus berlanjut ke sidang adjudikasi di Bawaslu. PBB memohon Bawaslu membatalkan SK Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019 dan meloloskannya sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang.

 


Reporter : Hendry Roris Sianturi

Editor : Birny Birdieni

Hendry Roris P. Sianturi
03-03-2018 17:12