Main Menu

Alasan Misbakhun Menilai Pertemuan Jokowi dan PSI Hal Biasa

Ervan
05-03-2018 14:36

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pengurus PSI di Istana Negara, Jakarta. (Dok. PSI/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Politikus Partai Golkar, M. Misbakhun bereaksi atas rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Presiden Jokowi ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Menurutnya, tindakan itu merupakan langkah salah alamat. 


Laporan akan Jokowi itu berkaitan dengan pertemuan yang ia lakukan bersama pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membicarakan politik di Istana Negara, Jumat (2/3) lalu .

Dalam pertemuannya disebutkan juga menyinggung strategi pemenangan partai pimpinan Grace Natalie itu di Pemilu 2019. Salah satunya adalah strategi kampanye PSI melalui media sosial.

Anggota Komisi XI DPR tersebut mengatakan, Ombudsman merupakan lembaga untuk menampung semua pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara. 

“Istana Negara bukanlah domain pelayanan publik karena istana tidak mengadakan pelayanan publik,” ujar Misbakhun melalui pesan singkat, Senin (5/3). 

Misbakhun menilai, Istana Negara merupakan tempat bagi presiden menjalankan kegiatan protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi ataupun informal.

Selain itu, penggunaan fasilitas negara seperti istana bagi kepentingan presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman.

Selaim itu, pertemuan antara Jokowi dengan pimpinan parpol di Istana Negara bukanlah hal baru.

Mantan politisi PKS itu mencontohkan, Jokowi pernah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan para elite parpol lainnya secara terpisah di Istana Negara. 

“Bahkan Presiden Jokowi pernah menerima pimpinan PKS di Istana Negara, pernah menerima Pak Prabowo (ketua umum Gerindra) di Istana Bogor,” ungkap Misbakhun menegaska. 

Namun, Misbakhun juga mengingatkan pihak-pihak yang pernah diundang Presiden Jokowi untuk bisa menjaga ucapan soal isi pertemuan, terutama di ranah publik. “Agar isi pertemuan tidak disalahartikan hingga menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat,” ucapnya.

 


Reporter: Ervan Bayu
Editor : Birny Birdieni

Ervan
05-03-2018 14:36