Main Menu

Fahri Hamzah: KPU Jangan Main Uang

Wem Fernandez
05-03-2018 15:34

Kader Partai Bulan Bintang (PBB) meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi antara PBB dengan Komisi KPU (Antara/Akbar Nugroho Gumay/yus4)

Jakarta, Gatra.com-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI ) Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berbenah usai kalah dari Partai Bulan Bintang (PBB) dalam sidang ajudikasi, Minggu, (4/3), kemarin. Lewat kekalahan tersebut KPU diminta membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019, dimana PBB tidak masuk dalam partai peserta pemilu 2019. Lima tahun yang lalu KPU juga kalah dari PBB dalam kasus yang sama.

 

“Kalau tidak memperbaiki diri bisa merusak reputasi dan kredibiltas pemilihan akan datang. Tolonglah KPU mulai sekarang independen, jangan kelihatan memihak siapapun, termasuk incumbent. Itu bisa merusak demokrasi kita secara umum,” tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (5/3).  Bagi Fahri, keputusan KPU yang menyatakan PBB tidak lolos sebagai partai peserta pemilu adalah suatu kecorobohan. Sebab, partai ini memiliki struktur organisasi yang jelas dan telah memiliki cabang kepartaian hampir di seluruh wilayah Indonesia. 

 

“Masa ini ada partai yang enggak pernah kita ketemu papannya di seluruh Indonesia tiba-tiba ikut Pemilu? Jadi hati-hati ini KPU bisa dituduh membuat partai basisnya bukan administrasi dan faktual. Bisa ada isu isu lain,” tegas Fahri. Politisi tanpa partai ini menambahkan, sebagai institusi,  tugas utama KPU adalah menciptakan pemerintahan yang punya legitimasi;  tidak hanya diakui oleh rakyat, tetapi oleh dunia. Dengan kerja yang buruk, KPU justru merusak sistem yang telah ada. 

 

“Dia harus interospeksi. Terlalu kasat mata ini banyak kesalahan ini. Instropeksi lah, perbaiki sistem, jangan bobol, jangan kena lobi-lobi, hati-hati apalagi main uang. Sedih kita, jangan main-main lah KPU,” ungkap Fahri. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota  pada 2019. KPU diminta untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. 

 

“Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan,” tegas Abhan.


Reporter : Wem Fernandez 

Wem Fernandez
05-03-2018 15:34