Main Menu

Mahyudin; ARB Tak Setuju Saya Diganti Dari Pimpinan MPR

Wem Fernandez
19-03-2018 19:39

Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie (ARB).(GATRA/Adi Wijaya/re1)

 Jakarta, Gatra.com -Mahyudin tidak setuju keputusan DPP Golkar yang mengganti dirinya dengan Titiek Soeharto pada posisi Wakil Ketua MPR RI. Selain bertentangan dengan Undang-Undang MD3 (UU MD3), Mahyudin mengklaim keputusan Golkar tersebut tidak ‘direstui’ Aburizal Bakrie.

 

“Dan saya sudah melaporkan (Kepada Ketua Dewan Pembina), dan kata ARB ke saya, beliau tidak menyetujui adanya pergantian karena sudah tanggung, tidak ada urgensinya karena tinggal setahun,” jelasnya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (19/3). 

 

Menurutnya, sesuai dengan Pasal 21 AD/ART, dewan pembina juga memiliki peran strategis untuk memberikan pengarahan, petunjuk serta pertimbangan bagi DPP Golkar dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis baik di lingkungan internal dan eksternal. 

 

“Kebjakan strategis yang dimaksd pada Ayat 1 (Pasal 21) itu yakni penetapan pimpinan lembaga negara. Jadi di internal sendiri dalam penetapan pimpinan lembaga negara itu harus bersama-sama dengan ketua dewan pembina,” terang dia. 

 

Kemudian soal UU MD3, Mahyudin menyebutkan, seorang pimpinan MPR hanya bisa diganti jika yang bersangkutan meninggal dunia, terlibat korupsi, mencemarkan nama baik atau kasus narkoba. Berada pada posisi pimpinan MPR bukanlah keputusan partai melainkan karena dirinya dipilih rakyat. 

 

“Kan saya tidak ada yang dilanggar, bahkan banyak yang berpendapat Mahyudin kader berprestasi. Nah kemudian alasannya apa kalau kemudian mau menggunakan instrumen PAW kepada saya. Saya dipilih rakyat Indonesia bukan keputusan partai,” tegas dia. 

 

Mahyudin juga menampik jika penolakannya ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Golkar di bawah nahkoda Airlangga Hartarto. Sebab bagi dia, harus ada mekanisme yang benar (Sesuai UU MD3) untuk menggantikannya. 

 

“Kalau memang suratnya memenuhi, maka di MPR akan memprosesnya, dan bila tidak memenuhi syarat dalam kriteria-kriteria dalam perundang-undangan, tentu pimpinan MPR tidak akan melanggar UU,” demikian. 

 

Golkar sebelumnya menunjuk Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menggantikan Mahyudin di kursi Wakil Ketua MPR RI. Surat pergantiannya pun tengah di proses di MPR. 

 

Menurut Airlangga, pergantian ini juga sudah dibahas dalam rapat pleno DPP Golkar. Dia juga sudah menemui Mahyudin berbicara soal pergantian ini dan tidak ada penolakan. 

 

“Ah enggak (menolak), saya dua hari lalu ketemu Pak Mahyudin, enggak begitu. Kita sudah ketemu kok,” singkat Airlangga. 


 

Reporter : Wem Fernandez

Editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
19-03-2018 19:39