Main Menu

LIMA: Parpol Gunakan Isu SARA Hancurkan Demokrasi

Iwan Sutiawan
11-05-2018 00:11

Ilustrasi SARA. (GATRA/Fatikhin/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Partai politik (parpol) yang mempolitisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) untuk menjatuhkan lawan politik demi meraih kekuasaan adalah menghancurkan demokrasi yang diperjuangkan para pendiri negeri ini.

Demikian pendapat pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, saat menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 20 Tahun Reformasi bertema "Politik Paca-Reformasi" di Jakarta, Kamis petang (10/5).

Menurut Ray, menggunakan isu SARA merupakan bukti pihak tersebut tidak peduli dengan demokrasi. Padahal, para pendiri negeri ini, menyatakan, untuk meraih amanat rakyat harus melalui dengan cara-cara yang demokratis.

"Yang kita alami dan kita laksanakan adalah warisan pemilu dari pendiri bangsa kita. Kenapa harus pemilu untuk raih kepemimpinan, karena dalam naskah BPUPKI itu tersirat di situ, menyatakn cara meraih kepemimpinan itu harus dilakukan dengan cara-cara demokratis," ujarnya.

Isu SARA ini mulai dipakai pada pilpres tahun lalu, di antaranya menuding Joko Widodo (Jokowi) sebagai keturunan Cina. Penggunaan isu SARA kian menguat pada pilkada DKI Jakarta lalu dan pilpres 2019 disinyalir akan tetap digunakan karena terbukti efektif menjatuhkan lawan pada pilgub kemarin.

"Isu SARA dalam pemilukada kita relatif mencuat 1,5 tahun lalu, paling banyak ketika pilkada DKI, dan rasa-rasanya akan dipelihara hingga 2019 mendatang," katanya.

Menurut Ray, pihak yang menggunakan isu SARA ini miskin visi, misi, dan program untuk membangun dan memajukan bangsa. "Memang tidak ada isi kepalanya lagi, mentok. Tidak ada lagi ide bagaimana kelola bangsa, sehingga dengan demikian, dipakailah atau dimunculkan isu SARA yang agama A pilih calon B, yang agama B pilih calon D," ujarnya.

Selain miskin alias tidak punya ide dan program untuk memajukan bangsa, juga tidak mempunyai tanggung jawab. Pasalnya, dengan menghembuskan isu SARA maka telah menciptakan pembenaran yang penting seagama.

Akibatnya framing tersebut, maka pemimpin yang terpilih hanya disalahkan jika tidak menjalankan agama, bukan apakah dia melakukan korupsi atau tidak dan membangun wilayahnya atau tidak, karena tidak ada kontrak politik antara calon pemilih dengan calon pemimpin.

"Dengan isu SARA itu dia tidak perlu lagi buat visi misi yang jelimet, kontrak politik ini itu, yang penting satu agama, satu keyakinan, nanti kalau melenceng, enggak ada kontrak politiknya," ujar Ray.

Diksusi yang diselenggarakan PENA 98 ini juga menghadirkan aktivis 98 Anton DH Nugrahanto sebagai pembicara. Menurtnya, parpol yang menyayangkan putusan PTUN Jakarta menolak gugatan sehingga HTI merupakan organisasi terlarang karena parpol tersebut mempunyai kepentingan pragmatis untuk pilpres 2019.

"Jawabannya sederhana, pragmatis. Partai itu harus dijunjung pada nilai-nilai utama. Kalau nilai-nilai utamanya nasionalis, komitmen pada UU 45, pasti dengan konsepsi HTI itu pasti nolak," ujar Anton.

Parpol tersebut harusnya menolak karena HTI ingin menerapkan ideologi lain dan membentuk khilafah yang menghilangkan batas-batas negara. "Sementara konsepsi negara proklamasi Indonesia adalah satu komitmen ada batas negara, NKRI, proklamasi 45 yang saat itu diputuskan," ujarnya.

Tidak adanya batas negara ini akan menghapus nasionalisme. "Sementara dasar berbangsa dan negara adalah nasionalisme dengan dasar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika itu menolak HTI," ujar Anton yang juga pengamat media sosial (medsos) ini.

Karena itu, Anton menilai putusan PTUN Jakarta sangat tepat demi merawat nasionalisme dan NKRI. Terlebih, negara di Timur Tengah sekalipun menolak HTI. "Arab, Turki, Mesir, Malaysia menolak. Tapi kok partai yang mengaku nasionalis itu menyayangkan PTUN tolak gugatan HTI. Itu permainan elektroral, pragmatisme," ujarnya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
11-05-2018 00:11