Main Menu

KPU Bantah Ada Intervensi Wiranto

Ervan
07-07-2018 12:49

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. (ANTARA /Hafidz Mubarak A/yus4)

Jakarta, Gatra.com- Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait polemik yang terjadi di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dikatakan, pertemuan yang dilakukan KPU bersama dengan Menko Polhukam dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait hanya mendiskusikan pendapat hukum yang bisa membuat tahapan pemilu berjalan dengan baik dan lancar.

"Rakortas membahas tindak lanjut putusan PTUN tentang Hanura. Jadi ini sudah masa pendaftaran, jadi bagaimana cara menindaklanjuti putusan PTUN tersebut," ujar Arief Budiman Sabtu (7/7).

Menurut Arief, dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa yang dikerjakan KPU berjenjang. Pertama, KPU bertanya kepada Kemenkumham sebagainpihak yang berhak mengeluarkan daftar kepengurusan partai politik. "Maka kami bertanya, siapa kepengurusan Partai Hanura," katanya. 

Menkumham memberi penjelasan bahwa berdasarkan putusan PTUN maka putusan yang harus diikuti SK 22 atau M.HH-22.AH.11.01 dimana Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan Sarifuddin Suding sebagai Sekjennya. Hal ini dilakukan karena SK 01 yang masih sedang disengketakan.  

"Karena sudah disampaikan kepada KPU bahwa kepengurusan DPP nya adalah berdasarkan SK 22 maka KPU tindak lanjuti dengan mengirim surat kepada pengurus yang terdaftar SK 22. Siapa pengurus DPD dan DPC nya sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan itu," ucapnya. 

"Nanti kalau kami sudah mendapat penjelasan, jawaban siapa pengrus DPD di Provinsi dan DPC di kabupaten/kota maka daftar kepengurusan itulah yang akan kami sampaikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Artinya mereka akan menerima pendaftaran berdasarkan daftar kepengurusan itu. Jadi sebetulnya rapat ini untuk menjelaskan mekanisme tata urutan tata cara proses pendaftraan bakal calon untuk Pilleg," sambung Arief. 

Arief menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak ada intervensi dari pihak manapun. Karena yang hadir berasal dari kementerian dan lembaga terkait. 

"Enggak (intervensi), yang hadir di sini kan bukan hanya orang KPU. Ini Menkopolhukam ada, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, ada dari PTUN, ada dari DKPP juga. Jadi bukan hanya kami sendiri dan semua memberikan pendapat. Kita hanya mendiskusikan pendapat hukum yang paling bisa membuat tahapan pemilu ini tetap bisa berjalan lancar, jadi gak ada yang terganggu," kata Arief. 

Hal senada juga disampaikan komisioner KPU Evi Novida. Ditegaskan bahwa KPU konsisten dan hanya akan memproses pendaftaran Caleg Partai Hanura jika telah ditandatangani Oesman Sapta Odang dan Sekjen Sarifuddin Sudding. Hal ini berdasarkan ketetapan Kemenkum dan HAM sesuai SK No M.HH. 22.AH.11.01. dasar ini yang menjadi pedoman KPU dalam melakukan proses pendaftaran bagi Caleg Hanura. 

“Semua pengengurusan DPP itu kita tanyakan ke Kemenkum dan HAM. Nah, yang disampaikan bahwa pengurusan DPP Hanura itu sesuai dengan SK No M.HH. 22.AH.11.01. itu ketuanya Oesman Sapta Odang dan Sekjen Sarifuddin Sudding jadi harus ada tandatangan mereka," lanjutnya. 

Pihaknya pun saat ini telah menyurati kepengurusan DPP Hanura itu agar dapat menyampaikan daftar nama anggota yang menjadi pengurus ditingkat daerah.

Evi mengatakan hingga saat ini pihak Hanura belum mendaftarkan secara langsung bakal caleg mereka ke KPU. “Ya, sampai saat ini sesuai yang diputuskan Kemenkum dan HAM seperti itu. Sampai saat ini pun belum ada pendaftaran dari Partai Hanura ke KPU,” kata Evi. 

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi Hukum Partai Hanura Dodi S Abdulkadir menuding KPU tidak independen terkait dengan sistem informasi politik (sipol). Dikatakan bahwa KPU telah melakukan suatu tindakan yang bersifat intervensi mengatur internal partai dengan cara mengeluarkan atau mengubah data sipol tanpa adanya persetujuan dari DPP Partai Hanura yang sah, dalam hal ini Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hari Lotung Siregar.


 

Reporter: Ervan Bayu

Editor : Birny Birdieni

 

Ervan
07-07-2018 12:49