Main Menu

Pengamat: Menyerang Wiranto Bakal Rugikan Hanura

Ervan
10-07-2018 09:46

Menko Polhukam Wiranto.(ANTARAnews/re1)

Jakarta, Gatra.com - Petinggi Partai Hanura menuding Menko Polhukam Wiranto mengintervensi terkait dengan sistem informasi politik (sipol). Ketua Bidang Advokasi Hukum Partai Hanura Dodi S Abdulkadir menuding KPU telah melakukan suatu tindakan yang bersifat intervensi mengatur internal partai dengan cara mengeluarkan atau mengubah data sipol tanpa adanya persetujuan dari DPP Partai Hanura yang sah, dalam hal ini Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hari Lotung Siregar.

Pengamat politik Sri Yunanto, menilai jika Hanura "menyerang" Wiranto selaku pendiri dan juga Ketua Dewan Pembina partai saat ini, justru akan dapat menghancurkan Partai Hanura sebagai institusi politik dan akan merugikan para Caleg dan kader Partai Hanura.

"Pimpinan Partai Hanura sebaiknya tidak membuat statement-statement yang justru menurunkan kecintaan konstituen pada Partai Hanura. Misalnya dengan menyerang Pendiri, mantan Ketua Umum Partai dan sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto. Karena Wiranto adalah ruh dan ikon dari Partai Hanura," katanya, Selasa (10/7).

Ia menyarankan kepada kader dan pimpinan Partai Hanura sebaiknya berkonsultasi dan klarifikasi kepada Wiranto sebagai senior, pendiri, mantan ketua umum yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Hal ini sesuai dengan kultur Partai Hanura dan akan meningkatkan kecintaan Partai Hanura. 

"Harus diingat di mata masyarakat kinerja Partai Hanura masih tergantung kepada Wiranto. Partai Hanura masih memerlukan figur Wiranto untuk bertarung dalam Pileg 2019," lanjutnya.

Ia menegaskan, tuduhan bahwa Wiranto menggunakan institusi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) untuk kepentingan politiknya adalah tudingan yang keliru. Orang yang menuding seperti itu pasti tidak paham tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kemenko Polhukam.

"Apa yang dilakukan Wiranto sebagai Menko Polhukam bukanlah intervensi, tetapi semata melakukan koordinasi kepada kementerian dan lembaga terkait dalam rangka mendapatkan penjelasan atas proses hukum yang telah berlangsung. Termasuk dalam hal ini, berkaitan dengan adanya Keputusan PTUN, juga dengan keluarnya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan KPU yang merespon masalah dualisme kepemimpinan di Hanura, agar ada kepastian bagi Partai Hanura dalam mengikuti proses tahapan Pemilu," ucapnya.


Reporter: Ervan Bayu
Editor: Iwan Sutiawan

Ervan
10-07-2018 09:46