Main Menu

Tak Ingin Nyaleg di 2019, Fahri Hamzah Fokus Hadapi PKS

Wem Fernandez
17-07-2018 12:55

Caption

Jakarta, Gatra.com - Politisi PKS dan juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah tak ingin maju kembali pada pemilihan legislatif di 2019 mendatang. Meski kans suara yang dimilikinya cukup besar karena statusnya sebagai petahana, Fahri justru ingin fokus pada hal lain. 

“Saya ingin fokus dulu sebagai pribadi, saya ingin menyelesaikan apa yang saya hadapi. Saya ini kan dipecat sepihak oleh segelintir pimpinan PKS. Saya sudah menghadapinya melalui hukum negara. Saya sudah menyelesaikannya di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (17/7). 

Selama menjalani proses hukum, lanjut Fahri, muncul keinginan untuk melakukan islah dengan PKS. Hanya saja, niat tersebut kandas seiring dengan kejanggalan yang dilakukan oleh PKS seperti melakukan pemecatan kader yang bertemu dengan dirinya dan Anis Matta, atau meminta calon anggota legislatif menandatangani surat pengunduran diri dini.  

“Orang belum memilih dia kok (calon anggota legislatif). Kalau saya memilih dia karena suka. Yang memilih rakyat, bukan partai. Partai cuma mencalonkan. Karena itu hak merampas pilihan rakyat itu tidak boleh diberikan ke partai, itu melanggar konstitusi,” tegas Fahri. 

“Saya akan menyelesaikan ini dulu dengan PKS, mengembalikan PKS ke jalan yang benar. Kalau tidak, pasti PKS-nya enggak lolos threshold,” tambah Fahri. 

Awal konflik Fahri dan PKS bermula dari kasus ‘papa minta saham’ yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Beberapa kader PKS mengadukan Fahri ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS  karena melihat Fahri cendrung membela Novanto.

Atas pengaduan ini, Fahri mengaku sudah ditegur Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Pada 11 Maret 2016, keluar surat sakti dari Majelis Tahkim PKS yang memecat Fahri dari seluruh jenjang keanggotaan di partai. 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman juga menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.

Ada beberapa ‘dosa’ yang dilakukan oleh politisi asal NTB tersebut. Pertama, menyatakan diri atas nama DPR untuk membubarkan KPK, menyebut anggota DPR rada-rada bloon, serta beda pendapat dengan pipinan PKS soal tunjangan dan kenaikan gaji anggota dewan. Fahri kemudian melawan lewat jalur hukum, karena tidak terima dipecat lantaran masih memegang jabatan publik.

 



Reporter : Wem Fernandez  

Editor: Rosyid

Wem Fernandez
17-07-2018 12:55