Main Menu

Sekjen PPP: Kami Sekarang Lebih Baik

Andhika Dinata
27-07-2018 15:04

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani (ANTARA/Reno Esnir/re1)

Jakarta, Gatra.com - Menghadapi kontestasi Pemilu Legislatif 2019, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan strategi tersendiri. Salah satu yang menjadi fokus yakni bagaimana PPP meraup perolehan suara maksimal dengan target suara 10 persen pada kontestasi Pileg 2019 mendatang.

 

Partai berlambang Ka’bah itu mematok target maksimal 65 kursi di DPR. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan sekarang PPP sudah mempunyai 39 kursi. Hitung-hitungannya dari 80 Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada, 65 Dapil di antaranya PPP berpotensi mendapatkan kursi. “Perhitungannya sejak partai ini ada, PPP pernah mendapatkan kursi di Dapil itu,” terang Arsul Sani.

PPP terang Arsul pernah mendapatkan 58 kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2004. Saat itu PPP berada di peringkat 3 Pemilu Nasional. Dalam kondisi saat ini, dimana mesin PPP mulai membaik, kemelut di partai sudah teratasi, ia optimis PPP bisa meraup suara lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

Begitupun dengan raihan kursi DPR, menurutnya juga berpotensi meningkat. “Kami punya target ideal 65 kursi, target realistis 50 kursi, target minimal mempertahankan kursi yang ada (40 kursi). Jadi kalau dilihat dari sebelumnya, kami sekarang lebih baik,” terangnya kepada GATRA.com.

Dari wakil PPP yang berjumlah 39 anggota di DPR tersebut, tiga di antaranya tidak “nyaleg” lantaran pindah partai. Sementara yang lainnya, anggota DPR petahana, kembali nyaleg di Dapilnya masing-masing. Mendorong kembali caleg petahana, terang Arsul, sebagai upaya mempertahankan kursi PPP di DPR.

Dari proporsi 575 untuk wakil DPR tersebut, PPP memenuhinya, dengan komposisi 70 persen dari internal partai. Lainnya dari kalangan eksternal seperti Perwira Polri, TNI, mantan pejabat Kejaksaan Agung dan dari unsur profesional.

“Secara penggolongan, 70 persen dipenuhi dari struktur partai, kader yang punya KTA (Kartu Tanda Anggota). Yang eksternal orang-orang yang tertarik atau ada yang kita menawarkan untuk gabung ke PPP”.

Untuk menentukan formulasi nama caleg yang diusung, PPP terang Arsul membuat Rapat Terbatas yang terdiri dari Ketua Umum, Sekjen dan Lima pengurus harian. “Menentukan nama itu kami berdiskusi saja, suasananya egalitarian sekali, enggak harus DPP harus (kaku) begitu,” katanya.

Dalam penempatan caleg di Dapil ada dua pertimbangan yang diperhatikan. Pertama, aspek konsistensi partai mempertahankan kursi. Kedua, aspek proporsionalitas dan kelayakan kader. Untuk itu, PPP terang Arsul mencoba menempatkan “right man on the right place”.

Kader caleg yang dimajukan PPP harus mempunyai kompetensi yang baik, kecakapan moral dan sosial. Menurutnya PPP tidak mensyaratkan modal sebagai yang utama. Bila ada caleg yang memiliki modal yang cukup dan mumpuni, itu jadi nilai plus.

“Di sisi lain kita juga tidak ingin begitu saja untuk mempertahankan kursi kita menempatkan orang yang punya modal finansial semata. Padahal ada kader yang sudah sekian tahun mengabdi di partai, punya kompetensi,” terangnya.

Untuk itu kriteria assesment yang dilakukan DPP tidak semata merujuk pada modal sosial dan finansial, tetapi juga kiprah kader yang bersangkutan ke partai. “Tentu juga ada (pertimbangan) soal kiprahnya di partai. Partai juga ingin ketika dia menjadi representasi di DPR. Maka representasinya itu bukan hanya menuhi kursi di DPR aja, tapi enggak bisa memberikan kontribusi,” katanya.

Untuk para caleg pemula yang memiliki kecakapan sosial dan networking tapi tidak cukup kuat secara modal, PPP menurutnya membantu memberikan kontribusi logistik pencalonan. “Karena ada kader yang secara kualitas itu memenuhi syarat untuk menjadi anggota dewan, tapi secara modal kadang-kadang enggak kuat. Ini yang kita coba bantu”.

Arsul menambahkan kontestasi Pileg kali ini berlangsung panas. Terutama dengan adanya kebijakan transfer fee caleg yang nominalnya mencapai 5-10 miliar rupiah. Dengan demikian, setiap parpol rebutan melirik caleg “berkantong” atau yang punya modal finansial yang kuat. “Tidak ada Dapil yang enggak panas. Tetapi dalam Pemilu ini kita tidak boleh meng-underestimate masyarakat bahwa yang modal finansial gede itu yang pasti akan dapat”.

Untuk pertarungan antar Dapil, PPP terang Arsul tetap menerapkan strategi menempatkan kader petahana di wilayah basisnya. Keberadaan petahana diharapkan mampu bersaing dengan keberadaan nama-nama beken caleg dari parpol lain.

“Jadi incumbent itu mendapat prioritas untuk nomor satu di Dapilnya kecuali sudah mencalonkan tiga periode berturut-turut menjadi anggota DPR. Untuk proses regenerasi, dia bisa mencalonkan tapi tidak nomor urut satu”. Atau bilamana caleg yang sudah maju tiga periode beruntun itu ingin memeroleh nomor urut satu, ia diharuskan mendaftar di Dapil lain yang belum punya kursi.


Reporter : Andhika Dinata

Editor: G.A. Guritno

 

Andhika Dinata
27-07-2018 15:04