Main Menu

Ahok Melunak, Lulusan IPDN Harus Ikut Ujian Masuk DKI

Abdul Rozak
14-09-2015 22:59

Jakarta, GATRAnews - Didatangi Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melunak. Basuki tidak lagi bersuara menuntut pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).


Meski melunak, Ahok (sapaan Basuki) meminta lulusan IPDN harus ikut tes terbuka jika masuk ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lulusan IPDN yang langsung menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dinilai tidak adil bagi lulusan universitas lainnya.

"Dia (lulusan IPDN) lulus, bertanding dengan yang lain. Di DKI Jakarta ini universitas sudah sangat banyak, maka lulusan pun harus ikut tes masuk. Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara) mengatakan jabatan ditentukan bukan karena kepamongan lagi," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin (14/9).

Sesuai UU ASN, untuk menjadi PNS atau menduduki jabatan terdiri dari tes kompetensi, Computer Assisted Tes (CAT), wawancara dan psikologi. Tahapan tes itu yang harus dilalui oleh lulusan IPDN.

"Jabatan itu harus di tes secara terbuka," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Selain itu, jika moratorium PNS diberlakukan, Ahok meminta IPDN ikut melaksanakan kebijakan tersebut.
 
"Tapi moratorium lima tahun itu masalah, isinya nanti IPDN setiap tahun naik jabatan kalau ada moratorium. Nanti 20-50 tahun bisa-bisa seluruh pejabat di daerah semua lulusa IPDN, tidak fair," pungkas Ahok.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IKAPTK, Djohermansyah Djohar mengaku tidak masalah jika lulusan IPDN yang masuk ke DKI harus dites kembali. ‎Walaupun CAT sudah dilakukan sebelum melakukan penerimaan praja IPDN.

"Dalam sistem penerimaan IPDN sudah menggunakan sistem CAT. Kalau enggak lulus (CAT) yang enggak lulus. Soal tes lain hanya untuk menjaga kedisiplinan mereka," pungkas Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Abdul Rozak
14-09-2015 22:59