Main Menu

Menteri LH: Kebakaran Hutan Sumatera 58.000 bukan 8000 Hektar

Dani Hamdani
21-09-2015 06:54

Kebakaran hutan Sumatera Selatan (ANTARA/Nova Wahyudi)

Pekanbaru, GATRANews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan luas kebakaran lahan dan hutan di Pulau Sumatera sudah mencapai 58 ribu hektare, dan bukan 8.000 hektare seperti laporan dia dapat dari pemerintah daerah dan Posko Penanggulangan Kebakaran di Sumatera.

 

"Dari foto satelit yang menunjukan 1,5 kali 1,5 meter itu sama dengan satu pixel di komputer menunjukkan bukan 8.000, tapi 58 ribu hektare," kata Siti Nurbaya saat meninjau lokasi kebakaran lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Minggu.

 
Dia mengaku tidak mengerti mengapa laporan luas kebakaran tersebut bisa berbeda sangat jauh dengan foto satelit namun menekankan bahwa sekarang yang penting semua pihat mesti bekerja sama menanggulanginya.

 
"Pemerintah kalau melihat ini tidak bisa sendirian. Kita harus jaminnya bersama-sama tidak ada lagi kebakaran, jangan dengan pemerintah saja," katanya seperti dilaporkan Antara.

 
Dia juga menekankan bahwa masyarakat perlu mendapat informasi yang adil mengenai penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan.

 
Sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo, ia menjelaskan, otak dan pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditangkap.

 
"Kejar siapa yang memerintahkannya, kasihan masyarakat kalau dibalik informasinya, karena kita harus adil juga," katanya.

 
Menteri Siti Nurbaya melakukan kunjungan selama dua hari di Riau untuk melihat kemajuan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut.

 
Pada hari pertama kunjungaannya, Siti Nurbaya menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah mempelajari dugaan terhadap 276 entitas termasuk perusahaan, koperasi, dan pemilik hak guna usaha yang menyebabkan kebakaran dan kabut asap di beberapa daerah di Indonesia.

 
"Totalnya 276 entitas, ada yang belum teridentifikasi karena ternyata koperasi dan HGU (hak guna usaha). Itu 147 prosesnya di Badan Pertanahan Nasional, di luar area kehutanan. Tapi dalam pendekatan lingkungan juga berpotensi melanggar," katanya di Pekanbaru, Sabtu malam (19/9).

Editor: Dani Hamdani

Dani Hamdani
21-09-2015 06:54