Main Menu

Belanda Berikan Program ''Polisi Masyarakat'' di Papua

Nur Hidayat
05-10-2015 20:54

Maarten Van Den Bosh (kiri) bersama Heri Dosinaen (GATRAnews/Khatarina Lita)

Jayapura, GATRAnews - Pemerintah Belanda pertanyakan program Internasional Organisation for Migration (IOM) kepada Pemprov Papua. Kerjasama program IOM telah terjalin sejak 2013 yang melibatkan lebih dari 5.000 personil di tiga provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku.

Dalam kunjungannya ke Papua, Pemerintah Belanda yang diwakili Deputi‎ Bidang Poitik dan Keamanan Kedutaan Belanda untuk Indonesia, Maarten Van Den Bosch bertemu dengan Sekda Provinsi Papua, Heri Dosinaen.

"Kerjasama Pemerintah Belanda dengan Polda Papua terkait dengan pembentukan polisi masyarakat (Polmas) di wilayah Papua. Dimana kerjasama ini untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi,” kata Maarten usai bertemu dengan Sekda Provinsi Papua, Heri Dosinaen, Senin (5/10) di ruang kerja Sekda Papua.

Lanjut Maarten, didalam program ini ada dua komponen besar, yakni memfasilitasi pelatihan ditingkat Polda, Polres hingga ke Babinkam bagi polisi yang akan bertugas di setiap desa di Papua.

"Forum polisi masyarakat perlu dihidupkan untuk menghindari kejadian yang merugikan. Kami berharap masyakarat juga dapat membantu polisi menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi juga bisa menggunakan masyarakat menjaga ketertiban bekerja sama dengan Polisi. Jadi tanggungjawab keamanan itu tidak semata-mata tugas polisi tetapi juga menjadi tugas masyarakat karena memiliki tanggungjawab yang sama,” tambahnya. Lanjut Maarthen, hasil pertemuan dengan Pemprov Papua akan dijadikan sebagai laporan terhadap Pemerintah Belanda sebagai penyandang dana program tersebut.

Sedangkan menurut Sekda Provinsi Papua, Heri Dosinaen, kunjungan Pemerintah Belanda, selain untuk perkembangan program IOM, kunjungan tersebut untuk mengetahui kondisi politik, situasi sosial ekonomi di Papua dan kejadian-kejadian kontemporer yang terjadi di Papua.

“Dalam pertemuan tersebut, saya sampaikan bahwa semua dikendalaikan aparat keamanan. Disamping itu beliau juga mempertanyakan UU Otsus plus dan juga terkait kebebasan media asing meliput di Papua. Saya katakan semua berjalan baik dan bisa melihat secara langsung kondisi obyketif Papua," urainya.


Reporter: LLL

Editor: Nur Hidayat

Nur Hidayat
05-10-2015 20:54