Main Menu

Advokat Minta Presiden Atasi Kekeringan Sawah di Pandeglang

Iwan Sutiawan
09-02-2016 16:46

Sawah yang kekeringan. (GATRA/Ardi Widi Yansah)

Jakarta, GATRAnews - Seorang advokat bernama Sugeng Teguh Santoso meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan masalah kekeringan ratusan hektar sawah milik warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Masalah pengairan sawah ini, menurut Sugeng, diduga akibat eksploitasi air yang dilakukan PT Tirta Fresindo Jaya (TFJ).

Menurut Sugeng, dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, di Jakarta, Selasa (9/2), dirinya mendapat keluhan dari sejumlah masyarakat Pandeglang.

"Saya sudah mendengar konflik rakyat Pandeglang dengan PT TFJ. Lokasi eksploitasi air itu berada di dua kampung, yakni Kramat Mushola, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, dan Cipancur, Desa Suka Indah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang," tuturnya.

Menurutnya, sawah petani di wilayah tersebut mulai kering, akibat pengurukan dan pengeboran pipa yang dilakukan PT TFJ. Bahkan, warga juga sudah mulai merasakan kekurangan air minum.

"Karena itu, negara harus hadir dengan cara memerintahkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Srang untuk menghentikan langkah PT TFJ,” kata Sugeng.

Sugeng menilai eksploitasi air oleh PT TFJ itu cacat hukum, karena bertentangan dengan 6 Prinsip Pengelolaan Air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (PP SPAM).

Menurutnya, PP itu secara tegas menyatakan penguasaan atas air tidak boleh mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses atas air adalah hak asasi tersendiri. Pengendalian dan pengawasan negara terhadap air sifatnya mutlak.

"Pemerintah memang masih dimungkinkan memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air, tetapi dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD," ujar Sugeng.

Atas dasar itu, Sugeng mengecam Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang menerbitkan izin untuk eksploitasi air demi bisnis air dalam kemasan dan diduga melakukan sejumlah kelalaian.

Kelalaian itu, lanjut Sugeng, pertama; tidak berusaha mendengar konflik yang sudah terjadi antara rakyat dengan PT TFJ. Kedua, tidak memperhatikan nasib akses rakyat terhadap air dan terjadinya kekeringan air akibat penimbunan sumber air. Ketiga, pemerintah tidak memperhatikan kerusakan lingkungan yang akan terjadi akibat eksploitasi air oleh pihak perusahaan.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Atas nama hukum, operasi PT TFJ harus dihentikan secara permanen," ujar Sugeng.

Sementara Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kalimasadha Nusantara (LBH KN), Eddy Junaidi, mengatakan, sejumlah tokoh nasional akan menghadiri seminar yang digelar LBH KN bekerja sama dengan Universitas Tirtayasa dan Majelis Pesantren Salafi (MPS) Banten, di Universitas Tirtyasa, Serang, Kamis lusa (11/2).

Selain Sugeng Teguh Santoso, Hariman Siregar (Tokoh Malari), Bursah Zarnubi (Pendiri Humanika), dan Indro Tjahyono (Sekretaris Dewan Sumber Daya Air nasional) akan menghadiri seminar tersebut.

Eddy menambahkan, terkait masalah ini, LBH KN mendampingi ulama Pandeglang mengadu ke Dewan Sumber Daya Air Nasional di Jakarta Jumat (5/2). Dewan Air secara tegas menentang  eksploitasi air oleh PT TFJ.

"Dewan air akan membuat rekomendasi agar menghentikan proyek tersebut, karena merupakan perbuatan melawan hukum, untuk disampaikan kepada PT TFJ dan unsur Pemda Pandeglang dan Provinsi Banten," katanya.

Menurut Eddy, Dewan Air yang beranggotakan 23 unsur pemerintah (menteri dan gubernur), dan 22 unsur organisasi non pemerintah, sangat serius menanggapi kasus ini.

Selain ke Dewan Air, lanjut Eddy, pihaknya juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Jokowi melalui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi yang akan menerimanya tanggal 12 Februari 2016.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
09-02-2016 16:46