Main Menu

Perempuan Peranakan Dobrak Tradisi Pilkada di Papua

Tian Arief
30-09-2016 18:38

Yanni [melambaikan tangan] saat mendaftar sebagai cabup Jayapura ke KPUD (GATRAnews/Katharina Lita)

Jayapura, GATRAnews - Seorang perempuan peranakan Cina-Pakistan, yang sudah 45 tahun tinggal di tanah Papua, turut meramaikan pemilihan kepala daerah (pilkada) Papua. Yanni, demikian nama perempuan itu, yang menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Papua/Ketua III DPRD Papua, merupakan salah satu calon bupati yang berlaga pada pemilihan bupati Kabupaten Jayapura. 

Yanni mengaku, awalnya tak pernah berpikir olehnya akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Namun sejumlah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Papua, membuatnya tergerak untuk maju sebagai kepala daerah di pulau paling timur di Indonesia itu.

"Selama 13 tahun saya menjadi anggota DPR Papua menerima aspirasi masyarakat Papua, selalu tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur yang menjadi keluhan warga dan tak pernah menyentuh masyarakat asli Papua," katanya kepada wartawan, di Jayapura, belum lama ini.
 
Kendati bukan orang asli Papua, Yanni berani menerobos euforia adanya era otonomi khusus, yang membuat orang Papua beranggapan bahwa yang harus menjadi kepala daerah di Papua harus orang asli Papua, sebagai bagian dari keberpihakan kepada masyarakat asli Papua.

Dalam UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 tahun 2001 tidak diatur tentang bupati dan wakil bupati di Papua harus orang asli Papua. Namun secara tidak tertulis, jabatan bupati/wali kota lebih diutamakan bagi orang asli Papua.

Menjelang pilkada serentak 2017 ini, keterlibatan perempuan dalam pilkada terbilang minim. Dari 86 bakal calon yang mendaftar, hanya tiga orang perempuan, yakni Yanni (calon Bupati Kabupaten Jayapura yang diusung Gerindra, PAN dan PKB), Sisca Yoku (bakal calon Bupati Jayapura jalur perseorangan), dan Rebecca Enembe (bakal calon Wakil Bupati Tolikara berpasangan dengan Amos Yikwa didukung PKS dan PAN).

Yanni tampak berbeda dari calon lainnya, karena selain bukan orang asli Papua, dia juga merupakan perempuan pertama di Papua yang mendaftar sebagai calon kepala daerah di Provinsi Papua.

Saat mendaftar ke KPUD Kabupaten Jayapura untuk sebagai bakal calon bupati bersama pasangannya, Zadrak Afasedanya, Yanni sempat didemo sekelompok ibu-ibu yang menolak pencalonannya, karena Yanni dianggap tak mewakili perempuan asli dari Kabupaten Jayapura.

"Saya banyak dikritik di media sosial soal pencalonan ini. Banyak yang mengatakan bahwa menjadi bupati itu hak kesulungan orang Papua. Ada juga yang menulis pada media sosial, mengapa tak mencalonkan di kampung sendiri, karena orang Papua tidak mungkin menjadi bupati di daerah lain selain di Papua," ujar Yanni, menanggapi kritikan terhadap dirinya.

Justru kritikan itu tak membuatnya surut. Anggapan tentang dirinya tak pantas mencalonkan diri sebagai kepala daerah, bukan datang dari seluruh masyarakat asli Papua, melainkan hanya sekelompok orang yang menilai hal itu.

"Saya tak bisa mengabaikan pendapat saudara kita orang asli Papua yang mendukung pencalonan saya. Ini bukan masalah bahwa hanya orang asli Papua yang bisa menjadi bupati, tetapi harus melihat kepentingan lebih besar. Ada tanggung jawab dalam sanubari sebagai anak bangsa untuk mensejahterahkan masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura," jelasnya.

Dia yakin, tak semua orang asli Papua suka dengan pencalonan ini, tetapi tidak semua orang asli Papua menolaknya. Yanni mengaku terpanggil untuk mengabdi di Kabupaten Jayapura, karena merupakan basis konstituennya, karena ingin mengubah kehidupan masyarakat lebih sejahtera, terlayani pendidikan dan kesehatannya, serta mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Setelah menyatakan saya akan maju dalam pilkada di Kabupaten Jayapura, tercatat ada 29 orang yang mau menjadi calon wakil saya. Ada juga perempuan asli Papua yang melamar ingin maju menjadi wakil bersama saya. Tetapi hati saya hanya jatuh kepada Pak Zadrak (calon wakil saat ini) yang bukan seorang politikus," ucapnya.

Dirinya berharap, dengan pencalonannya ini dapat memicu perempuan di Papua, untuk maju bersama sejajar dengan kaum laki-laki. "Hak kesulungan itu tak bisa disamakan antara adat dan budaya, bukan kepada bidang politik. Pada bidang politik itu kan hanya bertahan sampai 5 tahun. Tetapi, jika hak kesulungan adat dan budaya itu terbawa sampai mati," urainya.

Menanggapi pencalonan Yanni sebagai Bupati Kabupaten Jayapura, anggota KPUD Papua Tarwinto mengatakan, UU Pemilu tidak mengatur soal bupati/wakil bupati di Papua harus orang asli Papua, sehingga Yanni bisa saja mencalonkan diri, asalkan memenuhi syarat dan kriteria yang sudah diatur dalam UU Pemilu.

"Bisa saja, kan tidak ada aturan bahwa harus orang asli Papua untuk bupati dan wakil bupati. Berbeda jika pencalonannya itu untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, jelas  keduanya harus orang asli Papua dan diatur dalam UU Otsus," ujarnya.


Reporter: KL (Papua)
Editor: Tian Arief

Tian Arief
30-09-2016 18:38