Main Menu

Pemkot Bandung Bantah Pengadaan Mebeulair Merugikan Keuangan Negara

Dani Hamdani
21-03-2017 09:48

Bandung, GATRAnews - Bagian Humas Pemkot Bandung membantah pengadaan meubelair di Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bandung tahun 2016 lalu bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara. Mereka mengkalim pengadaan meubeulair yang dilakukan untuk tujuh ruangan senilai 1,35 miliar sudah sesuai aturan.

 

Kepala Bagian Humas Setda Pemkot Bandung Yayan A. Brillyana mengatakan pengadaan meubeulair tersebut sebelumnya sudah dilakukan pengecekan barang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dinilai tidak ada permasalahan.

 

"Pengadaan meubeulair ini sudah sesuai aturan dan dinilai oleh BPK RI pada saat di cek tidak ditemukan permasalahan apa-apa," kata Yayan dalam keterangan persnya di Balai Kota Bandung, Selasa (21/3)

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dadang Dharmawan. Ia menyebut mengatakan kegiatan pengadaan meubeulair tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan proses tender.

 

"Pengadaan tender meubelair tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar Dadang.

 

Ia menjelaskan, ketujuh ruangan yang diisi oleh meubeulair hasil pengadaan tersebut diantaranya adalah ruang rapat wibawa mukti, ruang rapat tata praja, ruang kerja sekda, ruang tunggu tamu, ruang kerja sekpri sekda, ruang kerja staff/kpp sekda dan ruang tim kebijakan.

 

Bahkan, menurut Dadang, pengadaan meubeulair tersebut dapat menghemat sekitar Rp 450 jutaan.

 

"Awalnya pagu anggarannya sekitar 1,8 miliar, tetapi berdasarkan penghitungan konsultan/tenaga ahli designer diperoleh HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sekitar 1,4 miliar dan kontrak pekerjaan sebesar Rp 1.35 miliar," tutur dia.

 

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Bandung Dedi Supandi, penentuan pemenang tender, dilakukan dengan sistem penilaian kualifikasi penyedia barang yaitu dilihat dari administrasi, teknis, dan harga berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.

 

"Jadi penentuan pemenang tender bukan hanya berdasarkan pada harga terendah , tetapi ada beberapa faktor lainnya yang dijadikan dasarnya seperti kualitas barang dan syarat adminitrasi lainnya," kata Dedi.

 

Sebelumnya, diberitakan Center for Budget Analysis meminta Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Jawa Barat turun tangan, karena disinyalir adanya kejanggalan dalam pengadaan meubelair ruang kerja Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung senilai Rp 1,3 miliar pada tahun anggaran 2016.

 

Baca juga: Kejati Jabar Diminta Usut Pengadaan Meubelair Sekda Kota Bandung 

 

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan pengadaan mebeulair itu berpotensi menimbulkan kerugian negara.

 

Menurut Uchok harga penawaran dari perusahaan pemenang lelang terlalu mahal dibanding perusahaan lain sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 140 juta. Padahal masih ada penawaran lain yang lebih r rendah dan murah tetapi dikalahkan begitu saja. 

 

Menurut Uchok pengadaan meubelair ruang setda ini merupakan pemborosan anggaran dan fantastis. Selain itu, DPRD Kota Bandung dianggap lalai dalam menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan. 

 

"Kejati Jabar harus panggil perusahaan pemenang lelang atau Sekda dan Wali Kota Bandung untuk diperiksa alias diminta keterangan," kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Kamis (16/3) lalu.

 

Uchok menduga ada barter anggaran. Karena DPRD melalui Sekretariat DPRD Kota Bandung pada tahun yang sama juga, DPRD Kota Bandung membeli mebeulair seharga Rp 585.6 juta.


Reporter: Muha Zainal

Editor: Dani Hamdani

Dani Hamdani
21-03-2017 09:48