Main Menu

Pengamat: Dampak PLTP Gunung Slamet, 25 kg Ikan Mati di Ganti 25 Ekor

Rosyid
22-04-2017 07:56

Sungai Prukut yang merupakan aliran utama di wilayah Desa Karang Tengah, Cilongok, Banyumas keruh akibat dampak aktivitas alat berat dalam proses pembangunan jalan PLTP Lereng Selatan Gunung Slamet sejak Desember 2016. (GATRAnews/Ridlo Susanto/AK9)

Banyumas, GATRAnews – Lingkar Kajian Banyumas (LKB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup (LPPLSH) Purwokerto mendesak pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah segera memastikan warga terdampak pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di lereng selatan Gunung Slamet mendapat ganti rugi atau kompensasi yang memadai.

 

Koordinator LKB Novita Sari mengatakan hingga saat ini kompensasi tersebut belum diberikan oleh pelaksana proyek, PT Sejahtera Alam Energy (SAE). Padahal, dampak perekonomian dan sosial di hilir wilayah terdampak sudah terjadi sejak Desember 2016 lalu.

 

Hal itu, kata Novita disebabkan lantaran belum terjadi kesepahaman antara warga yang merasa terugikan dengan pihak pelaksana proyek. Warga menginginkan agar ganti rugi dilakukan sesuai dengan jumlah kerugian. Namun, PT SAE bersikukuh kompensasi yang diberikan hanya berupa bantuan.

 

“Ketika kita crosscheck ke masyarakat, kemarin, minggu lalu, mereka tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan kerugiannya,” jelas Novita, Jumat (21/4).

 

Novita mencontohkan, salah satu peternak ayam melaporkan ratusan ayamnya mati. Namun, oleh PT SAE diganti dengan anak ayam atau Day Old Chick (DOC). Kemudian, warga lainnya, komplain mengalami kerugian lantaran ikan dewanya mati sebanyak 25 kilogram. Namun, oleh PT SAE ditawarkan diganti dengan 25 ekor ikan dewa.

 

“Jadi PT itu kalau untuk mengganti ikan dan ayam ini, mereka pakai bahasanya itu, bahasa bantuan, bukan ganti rugi. Nah PT itu tidak mau kayak gitu, karena PT itu meragukan kevalidan perhitungan masyarakat,” ujarnya.

 

Untuk itu, LKB dan LPPLSH mendesak agar Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini Bupati Banyumas , segera meminta PT SAE untuk segera memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.

 

Sejauh ini, ujar Novita, ada sekira 28 komplain dari masyarakat yang sudah masuk ke Posko Penanganan PT SAE. Namun, dia yakin tak semua warga datang atau mengirimkan komplain atas kerugian yang dialaminya ke posko tersebut.

 

Selain itu, Bupati Banyumas juga direkomendasikan untuk mendesak kepada PT SAE untuk berlaku transparan dalam penanganan dampak air keruh, dan selanjutnya diumumkan kepada publik. Pasalnya, Novita Sari menilai PT SAE masih tertutup soal penanganan dampak air keruh tersebut.

 

Novita juga menilai skema ganti rugi tak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebab, yang ditawarkan oleh PT SAE sebagai pelaksana proyek baru sebatas bantuan, bukan ganti rugi. Itu sebab, masyarakat menolak bantuan itu.

 

Novita Sari menambahkan, pihaknya juga meminta Bupati Banyumas dan PT SAE untuk beraudiensi secara terbuka untuk membicarakan persoalan ini. Ini termasuk soal tahapan eksplorasi pembangunan PLTPB kepada PT SAE, termasuk kemungkinan dampak negatif maupun positifnya.

 

“Kita memberikan rekomendasi, termasuk ke Pemkab Banyumas, Salah satunya adalah mengawal proses ganti rugi. Tapi sampai sekarang pun dari Pemkab belum kelihatan ada langkah yang berarti,” bebernya.




Reporter: Ridlo Susanto
Editor: Rosyid

Rosyid
22-04-2017 07:56