Main Menu

Reforma Agraria, Petani Cilacap Usulkan 10.500 Hektar TORA ke BPN  

Rosyid
25-04-2017 20:22

Data usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diusulkan Petani Cilacap. (GATRAnews/Ridlo Susanto/AK9)

Cilacap, GATRAnews – Sejumlah Organisasi Tani Lokal (OTL) Cilacap menyerahkan usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 10.500 hektar kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Cilacap.

 

Penyerahan itu dilakukan dalam acara Sosialisasi dan Konsolidasi Percepatan Reforma Agaria di Kabupaten Cilacap yang digelar oleh LSM Serikat Tani Mandiri (SeTAM) bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan LBH Yogyakarta, Selasa (25/4/2017).

 

“10.500 hektar tanah itu dimiliki oleh 18.991 orang orang di beberaapa wilayah di Cilacap. Antara lain, Kecamatan Cipari, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten dan Kecamatan Kampung Laut,” kata Pengurus SeTAM Cilacap Ahmad Yunus.

 

Yunus menjelaskan, tanah yang diajukan sebagai TORA tersebut memiliki berbagai klasifikasi berbeda, antara lain tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Swasta, tanah tukar guling yang masih disengketakan, lahan timbul Segara Anakan yang dikuasai oleh Perhutani.

 

“Ini ada lima kategori. Ada tukar guling dengan Perhutani yang sampai sekarang belum selesai. Kemudian ada tanah timbul, itu ada 10 desa, yang luasannya sekitar 6.557 hektar,” ungkapnya.

 

Yunus mengungkap, sebagian besar tanah tersebut masih dikuasai oleh pemilik HGU atau pihak Perhutani. Namun, dia mengklaim petani juga memiliki bukti kesejarahan (asal usul), Letter C dan surat keterangan yang dikeluarkan sekira tahun 1957-an.

 

Yunus mengemukakan, rata-rata petani sudah menggarap lahan selama puluhan tahun. Tanah itu diturunkan dari orang tua mereka yang menggarap lahan sejak Indonesia belum merdeka.

 

“Se-Kabupaten Cilacap data yang masuk itu ada 10.570 hektar. Kalau yang sekarang menggarap ada 12.977. Sedangkan yang memohon ada 18.991 kepala keluarga,” jelasnya.

 

Ketua LBH Yogyakarta Hamzal Wahyuddin mengatakan pihaknya mendorong agar penyelesaian sengketa agraria di Cilacap dilakukan dengan cara mediasi. Kuncinya, menurut dia adalah dengan kemauan kedua belah pihak untuk  duduk bersama dan membicarakan penyelesaikan konflik tersebut.

 

“Kalau pun terjadi sengketa yang berbuntut di meja persidangan, menurut dia lebih baik dilakukan secara perdata,” imbuhnya.

 

Dia mengaku khawatir, yang terjadi jika penyelesaian dilakukan secara pidana, maka yang terjadi adalah kriminalisasi. Dan itu, ungkap Hamzal, sudah marak terjadi  di Indonesia. Antara lain menimpa masyarakat adat dan aktivis AMAN.

 

“Di Cilacap,  kami juga mendampingi dugaan kriminalisasi juga dilakukan oleh Perhutani dengan mempidanakan seorang petani di Desa Jambu Kecamatan Wanareja yang menebang pohon pinus di lahannya sendiri,” pungkasnya.


 

Reporter: Ridlo Susanto

Editor: Rosyid

Rosyid
25-04-2017 20:22