Main Menu

Kementerian Agraria Identifikasi Konflik Agraria di Cilacap Tinggi

Rosyid
15-05-2017 11:31

Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto. (GATRAnews/Ridlo Susanto/AK9)

Cilacap, GATRAnews – Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi Kabupaten Cilacap  sebagai daerah dengan resiko konflik agraria yang tinggi. Bahkan, jika tak cepat diselesaikan, konflik tersebut dinilai bisa menjadi bom waktu.

“Kita semu kan tahu bagaimana tingginya persoalan tanah di Cilacap. Termasuk masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perkebunan dan masyarakat dengan, maaf, TNI,” kata Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Sugeng Suparwoto di Cilacap, Minggu (14/5).

Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari wilayah sengketa yang terjadi hampir menyeluruh di Kabupaten Cilacap. Kata dia, sengketa tanah ini disebabkan lantaran banyak tanah yang belum jelas kepemilikannya.

“Untuk itu, Cilacap menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk reforma agraria,” jelasnya.

Sugeng mengemukakan, reforma agraria dilakukan dengan dua cara, yakni dengan legalisasi tanah-tanah hak milik yang belum memiliki sertifikat. Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program sertifikasi massal nasional (Prona). Di Cilacap sendiri, tahun 2017 ini Prona menjangkau 66 desa.

Reforma agraria kedua, jelas Sugeng adalah dengan redistribusi tanah. Cilacap, kata dia, juga berpotensi untuk menjadi daerah Pulau Jawa yang berpotensi untuk dilakukan redistribusi tanah.

“Ini lah persoalan landreform. Ini persoalan tanah. Ingat, landreform dilakukan dengan dua cara, yakni distribusi tanah dan legalisasi. Jadi tidak sekadar membagi-bagi tanah, akan tetapi melegalisasi orang-orang yang memiliki tanah, sepetak dua petak,” tandasnya.

Sugeng mengemukakan, di Cilacap masih terbuka peluang dilakukan reforma agraria karena masih ada tanah-tanah negara yang kini dikelola BUMN, mulai Perhutani hingga BUMN Perkebunan. Jika Hak Guna Usaha (HGU) nya habis, maka terbuka peluang dilakukan reforma agraria.

Dia menganjurkan agar penyelesaian konflik agraria, baik yang terjadi antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi, misalnya BUMN, diselesaikan dengan musyawarah atau non-yudisial. Dengan begitu, tak ada yang dikorbankan.

Sugeng menambahkan, pihaknya akan segera mengidentifikasi konflik-konflik tanah yang ada di Cilacap dan berupaya menyelesaikan, Pasalnya, jika tak diselesaikan, konflik ini berpotensi menjadi konflik sosial yang tak hanya merugikan pihak yang berkonflik, namun juga bisa merembet ke kelompok masyarakat lainnya.

“Kami siap menjadi fasilitator sekaligus eksekusor penyelesaian konflik agraria,” tandasnya.



Editor: Rosyid

Rosyid
15-05-2017 11:31