Main Menu

Sengketa Tanah, Kelompok Aktifis Minta Kapolri Copot Kapolda Sumut

Hendry Roris P. Sianturi
07-09-2017 11:19

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Langkat, GATRAnews - Aktifis Masyarakat minta Kapolri Tito Karnavian supaya mencopot Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol, Paulus Waterpau. Alasannya, Kapolda Sumut dinilai tidak pro kepada masyarakat dan membiarkan anak buahnya menghadapi masyarakat dengan menggunakan senjata laras panjang.

 

"Kita kecewa dengan kepemimpinan Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpau yang awalnya diharapkan bisa jadi miniatur perobahan mental Polri di Sumut, tapi faktanya, seakan-akan malah beringas terhadap rakyat kecil dengan mempersenjatai anak buahnya untuk menakuti dan meneror rakyat," tegas Aktifis Masyarakat Ardiansyah Tanjung dan Aktifis Kamtibmas Indonesia M. Rifai, dalam rilis yang diterima GATRAnews, Selasa (5/9).

 

Peristiwa ini terjadi pada konflik pertanahan di  Dusun Cinta Dapat,  Desa Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat-Sumut. Ratusan personil kepolisian lengkap dengan laras panjang, berusaha melakukan pengusiran terhadap warga serta meneror masyarakat.

 

Padahal, kata Rifai, sudah ada surat ombudsman RI sudah menyurati kita, dengan Nomor:  0463/SRT/1163.2016/AS.65/TIM.4/II/2017, ditujukan pada  Kanwil BPN Sumut, Kakan BPN Kabupaten Langkat serta pemangku kepentingan lainnya, untuk mengadakan hearing dengan Komisi A DPRD Sumut.

 

Hasil hearing tersebut, kesimpulannya, pertama pihak Komisi A DPRD Sumut, merekomendasikan lahan 46 hektar, milik Koptan Cinta Dapat supaya dikeluarkan HGU-nya. Kedua, meminta pada Pemkab Langkat agar lahan itu diserahkan pada masyarakat. Ketiga, pihak kepolisian agar netral dan professional. Terakhir, mempertanyakan kewenangan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) untuk melakukan okupasi, karena secara yuridis yang diberi izin Hak Guna Usaha (HGU) itu PTPN II.

 

Di samping itu, PTPN II dan PT LNK dan masyarakat harus sama-sama menjaga kekondusifan, sehingga tidak terjadi konflik horisontal antar warga. Juga, meminta BPN Sumut dan BPN Langkat agar mengeluarkan lahan masyarakat tersebut dari HGU. Surat itu juga harus ditandatangani Ketua Komisi DPRD Sumut atas nama, Sarma Hutajulu.

 

Saat ini, banyak aparat kepolisian di Dusun Cinta Dapat, lantaran ada pemberian kuasa dari PTPN II Kabupaten Langkat kepada PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) dengan Nomor: PBR/X67/2017. Perihal surat itu, mengenai pembersihan lahan terhadap lahan yang sudah diduduki warga selama  bertahun-tahun di Dusun Cinta Dapat, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan luas 46 hektar. 

 

Di tempat berbeda, Anggota DPRD Kabupaten Langkat Jhoni Sitepu, saat diminta tanggapannya, juga menduga kuat aksi pengrusakan lahan masyarakat tersebut, ada tindakan sewenang serta pendzolim terhadap. "Kita melihat ada tindakan, sewenang-wenang, kemudian masyarakat tidak diberikan haknya, untuk membuktikan haknya, bila perlu silah bersama rakyat  dan datang kesini biar tahu kebenarannya," pungkas Jhoni Sitepu yang juga Anggota Fraksi Partai PDI Perjuangan. 


Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Dani Hamdani 

Hendry Roris P. Sianturi
07-09-2017 11:19