Main Menu

UMK DI Yogyakarta 2018 Naik 8,7%

Nur Hidayat
28-10-2017 15:09

Pekerja menyelasaikan pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT). (ANTARA/Yusuf Nugroho/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Pemda DI Yogyakarta menetapkan upah minimum kabupaten dan kota pada 2018 naik 8,71% dibandingkan tahun ini. Penetapan ini diputuskan melalui rapat koordinasi Gubernur dengan Wali Kota Yogyakarta dan empat bupati pada Kamis (26/10). "Angka-angkanya ditetapkan sejak kemarin sore. Sedangkan untuk proses administrasi, Senin (30/10) mungkin sudah ada surat keputusan (SK) dari Gubernur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santoso, Jumat (27/10).

Berdasarkan persentase kenaikan 8,71% itu, kata Andung, besaran upah minimum provinsi (UMP) DI Yogyakarta pada 2018 adalah Rp 1.454.154 per bulan. Adapun upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018, untuk Kota Yogyakarta ditetapkan Rp 1.709.150 atau naik Rp 136.950 dari 2017, Kabupaten Sleman Rp 1.574.550 atau naik Rp 126.165, Bantul Rp 1.527.150 atau naik Rp 122.390, Kulon Progo Rp 1.493.250 atau naik Rp 119.650 dan Gunungkidul Rp 1.454.200 atau naik Rp 116.550.

Persentase kenaikan itu mengacu pada pola penghitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP itu, formula penghitungan upah minimum adalah inflasi nasional 3,72% ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional 4,99% yang telah ditetapkan pemerintah, kemudian dikali dengan upah pada tahun berjalan saat ini.

UMK masing-masing kabupaten itu, menurut Andung, justru lebih tinggi daripada standar kebutuhan hidup layak 2017 di daerah setempat yang terpaut rata-rata Rp 100.000. Dengan sistem penghitungan pengupahan mengacu Peraturan Pemerintah tersebut, Andung mengatakan kenaikan UMK sulit bisa mencapai 10%.

Kendati demikian, katanya lagi, pada tahun 2019 sistem pengupahan berdasarkan PP itu akan dievaluasi sehingga daerah kemungkinan akan memiliki andil 20 persen dalam menentukan sistem pengupahan. "Kalau untuk sekarang, 100 persen PP tidak bisa diotak-atik lagi. Kami hanya melakukan pembulatan saja dengan menghilangkan angka-angka desimal," katanya.


Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Nur Hidayat

Nur Hidayat
28-10-2017 15:09