Main Menu

BNN Diminta Ubah Kebiasaan Petani dari Tanam Ganja ke Komoditas Pertanian

Fahrio Rizaldi A.
09-02-2018 16:59

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) M. Nasir Djamil (GATRA/Rifki M Irsyad/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengubah kebiasaan masyaratak dari menanam ganja menjadi menanam berbagai komoditas pertanian.


Nasir dalam rapat dengan Kepala BNN, Budi Waseso, belum lama ini di Gedung DPR RI, mengatakan, hal itu dalam rangka mendukung program pemerintah yang sedang berupaya mengalihkan kebiasaan petani di Aceh.

"Para petani Aceh kini sedang dialihkan dari kebiasaan menanam ganja sebagai bahan kebutuhan rumah tangga ke pertanian lainnya. Ini program nasional yang membutuhkan keterlibatan BNN," kata Nasir.

Saat ini, lanjut Nasir, setidaknya ada lahan seluas 8 hektare yang dijadikan lokasi program pertanian tersebut. Sejumlah BUMN juga diminta berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini dinilai sangat efektif untuk mengubah kebiasaan bertani ganja menjadi komoditas pertanian lainnya yang lebih dibutuhkan dan tidak berisiko.

"Mudah-mudahan BNN bisa membantu dan beberapa BUMN juga sedang dimintai bantuannya mengalokasikan dana CSR. Kami hitung sekitar Rp 3 milyar kebutuhannya," kata Nasir.

Dia menambahkan, "BNN juga bisa memberikan rekomendasi atas program ini. Selama ini, program tersebut belum sepenuhnya berhasil karena sebagian masyarakat Aceh belum bisa meninggalkan ketergantungannya pada ganja. Lahan ini juga nanti bisa sebagai pusat belajar pertanian terpadu," ujar Nasir.

Politikus PKS itu menyatakan, Komisi III DPR selalu memberi dukungan moral dan finansial kepada BNN sebagai institusi yang mampu menjawab harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengakui anggaran BNN belum memadai.

"Institusi BNN dengan anggaran yang belum memadai, wajar bila masih ada yang mengatakan BNN belum berhasil. Karena anggaran belum memadai, kerja sama dengan kementerian terkait belum maksimal. Masih ada ego sektoral di kalangan kementerian," ujarnya.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
09-02-2018 16:59