Main Menu

Ingatkan Anies, DPRD : Mengelola Jakarta Tidak Bisa Gubernur Sendirian

Abdul Rozak
27-03-2018 14:22

Suasana pasar Tanah Abang di jalan Jati Baru Raya, Jakarta Pusat. (GATRA/Abdurachman/FT02)

Jakarta, Gatra.com - DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan menjalankan rekomendasi Ombudsman RI soal penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Penutupan jalan bagi PKL berjualan telah melanggar banyak peraturan dan perundang-undangan.

 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan temuan cacat administrasi semakin menguatkan temuan Ditlantas Polda Metro. Dua institusi ini memberikan rekomendasi yang sama soal Tanah Abang.

"Pemprov DKI harus menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman, termasuk rekomendasi Ditlantas Polda Metro Jaya. Rekomendasi dua instasi ini sama," kata Gembong di Jakarta, Selasa (27/3).

Rekomendasi dari Ombudsman dan Ditlantas Polda Metro Jaya antara lain mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya seperto semula. Tidak lagi diokupansi PKL untuk berjualan.

"Yang pasti kebijakan Tanah Abang dikeluarkan tanpa melalui prosedur, tanpa koordinasi dengan instansi lain. Jakarta ini harus dikelola bersama-sama, tidak bisa sendirian," pungkas Gembong.

Kebijakan Pemprov DKI di Tanah Abang dilakukan sejak 22 Desember 2017 dengan menutup Jalan Jatibaru Raya untuk PKL berjualan. Penutupan jalan diperintahkan Anies sepihak tanpa izin dan koordinasi dengan kepolisian. Penutupan Jalan Jatibaru melanggar sejumlah perundang-undangan.

Antara lain UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.


Reporter : Abdul Rozak

Editor : Sandika Prihatnala

Abdul Rozak
27-03-2018 14:22