Main Menu

Rumah DP Nol Rupiah Bisa Jadi Blunder bagi Anies - Sandi

Abdul Rozak
02-04-2018 17:47

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI membuat aturan atau regulasi yang jelas program rumah DP nol rupiah. Program ini masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2018 - 2022.

 

Ketua F-PKB DPRD DKI Abdul Azis mengatakan dalam RPJMD tersebut program rumah DP nol rupiah tidak ada penjelasan sama sekali. Sehingga program ini membuat masyarakat Jakarta bingung.

 

"Program ini memang salah satu solusi untuk warga Jakarta. Tetapi Pemprov DKI harus membuat aturan yang jelas mengenai skema pembiayaan, siapa pembelinya dan lain-lain," kata Abdul Azis di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/4).

 

Program ini dinilai memberatkan warga Jakarta. Menurut Abdul Azis, penghasilan warga di bawah UMP Rp 3,6 juta, sementara itu untuk bisa masuk ke program rumah DP nol rupiah minimal harus berpenghasilan Rp 7 juta.

 

"Bagaimana menangani masalah tersebut, apakah program rumah DP Nol Rupiah ini masih dianggap solusi bagi warga Jakarta atau malah blunder," kata Azis.

 

Selain rumah DP nol rupiah, F-PKB menyoroti masalah kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Jumlah antrean pasien terlalu lama dan lamban mendapat penanganan dokter.

 

"Bangunan puskesmas masih ada yang tidak layak, parkir susah, ruangan tunggu pasien tidak memadai. Harusnya gubernur aktif melakukan terobosan," pungkas Azis.


Reporter: Abdul Rozak 

Editor: Birny Birdieni 

Abdul Rozak
02-04-2018 17:47