Main Menu

Mantan Walikota Batu Eddy Rumpoko Divonis 3 Tahun Penjara

Mukhlison Sri Widodo
27-04-2018 23:10

Sidang pembacaan vonis Mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko. (GATRA/Abdul Hady JM/FT02)

Sidoarjo, Gatra.com - Mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko divonis hukuman tiga tahun penjara dengan denda Rp.300 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara.

 

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta rupiah," kata ketua majelis hakim Unggul Warso Mukti saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat (27/4).

Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yakni delapan tahun penjara dengan denda senilai Rp.600 juta subsidair 6 bulan.

Eddy dinyatakan terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair jaksa penuntut umum. 

Sedangkan untuk dakwaan primer, ia dinyatakan tidak terbukti. Selain itu, Eddy juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun. 

"Mencabut hak dipilih terdakwa selama tiga tahun terhitung setelah terdakwa menjalani hukuman penjara," kata hakim Unggul.

Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK sebelumnya yang menyatakan bahwa Eddy terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017. 

Terdakwa dituntut  8 tahun hukuman penjara dengan denda uang senilai Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.  

Eddy juga dituntut dikenakan pasal tambahan yaitu hak politiknya dicabut selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

Atas vonis hakim itu, baik jaksa penuntut umum KPK dan penasihat hukum terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk melakukan banding.

Jaksa KPK, Iskandar Marwanto menilai, dalam putusan yang dipaparkan majelis hakim terhadap terdakwa tersebut hanya sebatas penerapan pasal. 

"Menurut kami hanya masalah dalam penerapan pasal saja. Yakni perbedaan penerapan pasal antara jaksa dan hakim," kata Iskandar. 

Meski begitu, secara fakta hukum, lanjutnya, dakwaan itu sudah terbukti. Artinya sudah ada alat buktinya. Tapi dalam menafsirkan pasal jaksa berbeda dengan majelis hakim.

"Sebenarnya lebih condong ke pasal 11. Kalau jaksa menerpakan pasal 12 ada kaitannya dengan menggerakkan. Tapi majelis hakim tak sependapat. Menurutnya, Tidak ada maksud untuk menggerakkan. Karena yang berinisiatif untuk meminta itu terdakwa. Itu dianggap suap pasif. Bukan aktif," bebernya. 

Pihaknya tetap akan melakukan kajian sebagaimana putusan Majelis Hakim. Apakah putusan itu ada sesuatu yang salah menurut penilaiannya atau tidak.

Kasus ini bermula saat Eddy Rumpoko ditangkap petugas KPK di rumah dinasnya pada 16 September 2017 lalu. 

Eddy diduga menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 milyar dari pengusaha Filiphus Djap.

Selain Eddy, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu Eddi Setiawan dan Filipus. Ketiganya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Batu hampir bersamaan.

Dalam operasi itu, KPK menyita uang Rp 200 juta. Diduga, Filipus akan memberikan uang itu pada Eddy. KPK juga menemukan uang Rp100 juta dari Eddi Setiawan. 

Diduga uang itu berkaitan dengan honor atas proyek pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017. 

Total fee yang diterima Eddy dari proyek tersebut diduga sebesar Rp 500 juta. Rinciannya, Rp200 juta dalam bentuk tunai dan Rp300 juta untuk pelunasan mobil Toyota Alphard.


Reporter: Abdul Hady JM
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
27-04-2018 23:10