Main Menu

PT Cemerlang Abadi Dilaporkan ke Polda Aceh Terkait Dugaan Kejahatan Lingkungan

G.A Guritno
24-05-2018 17:07

Ilustrasi (ANTARAnews/re1)

Banda Aceh, Gatra.com - PT Cemerlang Abadi secara resmi dilaporkan ke Polda Aceh atas dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan dan penyalahgunaan izin lingkungan di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

 

Pelaporan itu dilakukan pada Rabu, 23 Mei 2018 oleh koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi Aceh, Gerak, MaTA, Forum LSM, HAKA, JKMA dan LBH. Hal itu disampaikan Kepala Devisi Advokasi Walhi Aceh M Nasir pada konferensi pers koalisi tolak HGU PT Cemerlang Abadi di Kantor Walhi, Kamis siang (24/5).

Ia mengatakan, bukti-bukti pelaporan didasarkan pada hasil investigasi pihaknya pada awal Mei 2018 ke lokasi PT Cemerlang Abadi. Bahwa koalisi menemukan PT Cemerlang Abadi melakukan land clearing (Pembersihan lahan) seluas lebih kurang 269 hektar dengan menggunakan alat berat disaat izin HGU telah berakhir dan belum diperpanjang.

Selain itu, PT Cemerlang Abadi juga telah mentelantarkan lahan dalam periode HGU, kemudian PT tersebut ingkar janji dengan warga terkait dana CSR dan penerimaan tenaga kerja.

“Kami sudah investigasi lapangan terkait PT Cemerlang Abadi, dan hasilnya kami melakukan kajian, maka kami temukan ada unsur pidana yang dilakukan oleh PT Cemerlang Abadi, misalnya izin HGU berakhir pada Desember 2017, tapi mereka masih melakukan kegiatan berupa pembukaan lahan baru, itu pertimbangan kami melaporkan PT CA ke Polda Aceh,”katanya.

Nasir juga menjelaskan, luas lahan PT Cemerlang Abadi sesuai dengan izin HGU adalah 7.516 hektar, namun hanya 2.627 hektar yang dimanfaatkan, sedangkan sisanya 1.841 hektar ditelantarkan, dan 2.286 hektar dikuasai oleh masyarakat. Izin HGU PT Cemerlang Abadi sendiri berakhir pada 31 Desember 2017.

Selain membuat laporan ke Polda Aceh, koalisi juga mengirimkan surat kepada gubernur Aceh, meminta agar gubernur Aceh membatalkan surat rekomendasi perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Aceh Soedarmo pada 20 Desember 2016 silam, sehingga memiliki kepastian hukum atas surat pembatalan izin HGU PT Cemerlang Abadi yang dikeluarkan gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

“Karena pada 21 Februari 2018, gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerbitkan surat perihal pembatalan izin HGU PT Cemerlang Abadi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap persoalan perkara kasus di atas, tandas Nasir, maka koalisi LSM menyatakan sikap yakni menduga bahwa berdasarkan hasil investigasi dan analisa terhadap dokumen yang dimiliki diketahui bahwa kasus ini cukup terpenuhi adanya unsur telah terjadi dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan terencana (izin lingkungan dan AMDAL)

Pihaknya kemudian mendesak supaya Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk segera melakukan penyidikan terhadap perkara atas laporan kasus ini, serta dapat ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan hukum. “Pengusutan tersebut harus dilakukan secara tuntas dan transparan yang merupakan sebuah konsekuensi logis untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap aparatur hukum khususnya kepolisian,” ungkapnya.

“Upaya pengusutan kasus ini sebagai upaya penyelamatan kawasan hutan gambut dan kejahatan lingkungan terencana yang dilakukan secara sengaja oleh PT Cemerlang Abadi,” pungkasnya.

Reporter: Dedi Irawan
Editor: G.A. Guritno

G.A Guritno
24-05-2018 17:07