Main Menu

Pemprov NTT Genjot Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Rumah Layak Huni

Sujud Dwi Pratisto
17-06-2018 21:07

Ilustrasi air bersih.(Shutterstock/re1)

Artikel Terkait

Kupang, gatra.com - Pembangunan jaringan air bersih dan rumah layak huni merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Terkait hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi NTT mengelar Rapat Koordinasi (rakor) Pelaksanaan Pembangunan, Perumahan dan Keciptakaryaan tingkat Provinsi NTT.

 

Rakor dihadiri 22 Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten dan kota se-NTT. Hasil rakor menyepakati penggunaan sebagian dana desa untuk membangun jaringan air bersih. “Nanti tinggal pengaturan mekanismenya. Karena tidak semua Desa harus dibangun jaringan air bersih,” kata Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman NTT Yulia Afra kepada Gatra, Minggu ( 17/6).

Yulia menjelaskan bahwa selain menggunakan sebagian dana desa, pembangunan jaringan air bersih juga akan menggunakan dana dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Penyedian Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah Pusat membantu dana stimulan untuk membangun jaringan air bersih kelipatan empat. Maksudnya jika pemerintah daerah membangun jaringan air bersih untuk satu Desa maka pemerintah Pusat membantu empat Desa.” Peluang ini harus dimanfaatkan ,” terang Yulia.

Saat ini, ungkap Yulia hanya ada kurang lebih 1000 Desa yang memiliki pembangunan jaringan air bersih baik dari Pemda, Pemerintah Pusat dan bantuan Bank dunia. “ Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas yang baru dibentuk tahun lalu. Namun kami akan terus berupaya secara bertahap membangun jaringan air bersih unntuk masyarakat sesuai kondisi keuangan ,” katanya.

Untuk mendukung pembangunan jaringan air bersih hingga ke pelosok desa, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTT akan akan melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanfaatkan sumur bor. “ Sudah ada pendekatan. kami akan melakukan MOU dengan pihak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memanfaatkan sumur bor ,” ujar Yulia

Menyinggung soal perumahan sehat layak huni di NTT, Yulia menerangkan bahwa untuk tahun anggaran 2018 ini Kementrian PUPR melalui Direktorat Penyedian Perumahan telah membantu dana stimulan untuk 7000 unit rumah. Saat ini sebagian besar rumah milik masyarakat NTT masih beratap alang-alang, berdinding kayu dan berlantai tanah, Padahal, kriteria rumah layak huni adalah harus berdinding tembok, lantainya tidak boleh tanah dan beratap seng atau genteng.

Selain menerima kucuran dana dari Kementerian PUPR, lanjut Yulia, pembangunan perumahan sehat layak huni diharapkan juga mendapat bantuan dana dari Kementerian Desa. “Dengan bantuan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR, Kementerian desa dan lainnya, kami harapkan secara bertahap masalah rumah layak huni ini biasa diatasi ,” kata Yulia.


Reporter : Antonius Un Taolin (Kupang)

Editor     : Sujud Dwi Pratisto

Sujud Dwi Pratisto
17-06-2018 21:07