Main Menu

Gerindra Pasang Badan Bela Anies Soal Reklamasi

Abdul Rozak
19-06-2018 09:27

Reklamasi Teluk Jakarta (GATRAnews/Erry Sudiyanto/yus4)

Jakarta, Gatra.com – Partai Gerindra pasang badan membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 58 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta). Pergub 58 ini ditandatangani Anies pada 4 Juni 2018.


Menurut Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, dibentuknya BKP memang harus ada karena turunan dari Perpres dan Perda. 

“Badan itu (BKP Pantura Jakarta) bukan melanjutkan reklamasi. Badan itu memang harus ada karena turunan dari Perpres dan Perda, mengisyaratkan harus ada badan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pesisir,” katanya di Jakarta, Selasa (19/6).

Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud Taufik adalah Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diteken oleh Presiden ke-2 RI Soeharto. Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) yaitu nomor 8 Tahun 1995 yang merupakan turunan dari Perpres 58/1995.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengusung Anies – Sandiaga Uno, tidak keberatan dengan adanya BKP Pantura Jakarta.

Menurutnya, BKP Pantura Jakarta telah sesuai dengan aturan.

 “Kalau ada yang protes itu biasa. Kita setuju karena itu kan turunan dan perintah keputusan yang lebih tinggi. Perintahnya memang begitu,” katanya.

Sejumlah pihak yang tidak setujui penutupan reklamasi menuding terbentuknya BKP Pantura Jakarta yang dikepalai Sekertaris Daerah (Sekda) Saefullah ini karena kepanjangan tangan Anies selaku Gubernur untuk melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta.

Reporter: Abdul Rozak

Editor: Anthony Djafar

Abdul Rozak
19-06-2018 09:27