Main Menu

Hambat Anak Berprestasi, DPRD Banyumas Soroti Zonazi PPDB SMP

G.A Guritno
05-07-2018 17:08

Anak-anak di pedesaan menumpang angkutan dengan cara berisiko lantaran kertebatasan jumlah armada yang beroperasi. (GATRA/ Ridlo Susanto/yus4)

Purwokerto, Gatra.com – DPRD Banyumas menyoroti sistim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Banyumas, Jawa Tengah tahun 2018 yang memicu hujan protes orang tua siswa.

 

Pasalnya, anak-anak berprestasi, misalnya dengan nilai di atas rata-rata kalah dengan anak-anak yang bernilai biasa namun berada di zona sebuah sekolah negeri.

Sekretaris Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama mengaku hingga Kamis pagi menerima ratusan protes orang tua siswa. 60 di antaranya menemuinya untuk mengungkapkan kekecewaan akibat sistim zonasi ini.

“Unsur nilai sama sekali tidak menjadi hal yang dipertimbangan diterima atau tidak siswa ini. Padalah tujuan Permen itu kan pemerataan daya tampung,” katanya, Kamis (5/7).

Dia menerangkan, salah satu yang paling diprotes adalah penerapan sistim zonasi yang mendasarkan jarak lingkar sekolah, bukan pada zonasi kawasan. Akibatnya, anak-anak yang jaraknya jauh dari sekolah negeri tak bisa diterima di sekolah negeri mana pun.

Menurut Yoga, tiap SMP Negeri di Banyumas menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. Kata dia, sebenarnya tujuan Permendikud ini baik, yakni agar tidak ada kategori SMP unggulan dan SMP non unggulan.

Namun, dampaknya, anak-anak berprestasi tidak bisa diterima di sekolah yang diinginkan lantaran kuotanya hanya lima persen.

Dia mencontohkan, salah satu orang tua siswa yang datang ke rumahnya mengeluh lantaran anaknya tidak bisa masuk ke sekolah A. Padahal, ia bernilai 9,5. Anaknya kalah oleh anak-anak yang bernilai rata-rata hanya 6 lantaran dekat dengan sekolah. Pasalnya, jarak sekolah dengan rumahnya adalah 6 kilometer. Adapun anak yang bernilai 6 berada di jarak 1,5 kilometer.

“Akibatnya ini, anak yang nilainya 9,5 atau 9, tidak dipertimbangkan, karena jaraknya jauh dari sekolah,” jelasnya.

Yoga menilai, Dinas Pendidikan Banyumas terlalu kaku dalam menerapkan Permendikbud 14 tahun 2018 ini. Ia menyarankan agar penerapannya dilakukan fleksibel. Pasalnya, banyak daerah tanpa sekolah negeri di jarak berkilo meter.

Banyak pula kecamatan di Banyumas yang hanya memiliki satu atau dua sekolah negeri. Di sisi lain, di Kota Purwokerto, seperti kelurahan Sokanegara, ada tiga sekolah SMP negeri.

“Tapi sangat disayangkan. Dinas ini tidak mempertimbangkan hal ini, atau tidak komprehensif lah,” tandasnya.

Dia menganggap sistim zonasi SMA dianggap sebagai contoh terbaik. Sistim zonasi tetap diterapkan, namun bukan berdasar jarak melainkan kawasan. Beberapa kecamatan menjadi zona utama SMA tersebut.

“Di dalam zona, yang SMA, terjadi kompetisi nilai. Sistim ini menguntungkan dari sisi siswa, baik berdasar jarak maupun kompetisi,” imbuhnya.

Reporter: Ridlo Susanto
Editor: G.A. Guritno

G.A Guritno
05-07-2018 17:08