Main Menu

Banjir Protes PPDB Zonasi, Ini Solusi Dinas Pendidikan Banyumas

G.A Guritno
06-07-2018 10:10

Ilustrasi Pelajar tingkat SMP. (GATRA/Ridlo Susanto/FT02)

Purwokerto, Gatra.com – Dinas Pendidikan Banyumas berjanji bakal memperluas kesempatan pada anak-anak berprestasi dan calon siswa yang berasal dari desa-desa yang berada di zona tanpa sekolah SMP negeri, menyusul banjir protes akibat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.

 

Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Purwadi Santosa mengakui, di Banyumas masih terdapat desa atau kelurahan yang jarakanya jauh dari SMP negeri. Akibatnya, anak-anak di desa tersebut tak bisa diterima di SMP Negeri mana pun.

Di luar desa-desa yang berada di kecamatan pelosok, di sekitar Purwokerto ada dua zona tanpa SMP negeri. Yakni, area Leduk, Kelurahan Mersi dan Arcawinangun serta zona Kalikidang, Wiradadi dan Karangnangka.

“Kita mengumpulkan camat, kepala desa, serta kepala SMP negeri, swasta dan MTs. Kita cari solusinya berssama-sama,” katanya, Kamis (5/7).

Dia menjelaskan, calon siswa SMP di dua zona ini tak tertampung di sekolah negeri lantaran tak ada SMP terdekat. Semuanya berada di luar area wilayah.

“Ya kalau mengikuti yang sudah daftar, kelemahannya desa-desa yang belum tercover itu belum mandaftar kan, ini juga akan kita pertimbangkan. Harapannya, desa-desa itu tercover itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam gelombang kedua PPDB Banyumas, 71 sekolah diinstruksikan untuk menambah kuota rombongan belajar (rombel) dari 32 siswa per kelas menjadi 36 siswa per kelas. Harapannya, anak-anak berprestasi bisa tertampung di sekolah-sekolah negeri terdekat.

Kemudian, 13 sekolah dari 71 SMP di Banyumas dipastikan akan membuka gelombang kedua PPDB dengan jumlah siswa yang ditingkatkan.

Khusus untuk daerah zona tanpa sekolah negeri, Disdik Banyumas bakal melakukan rapat dengan camat, kepala desa, tokoh masyarakat dan seluruh kepala sekolah baik negeri, SMP Swasta maupun MTs untuk mencari soluasi terbaik.

“Kemudian, yang jumlah rombel itu kita maksimalkan. Yang diumumkan itu kan 32 siswa. Kalau dalam peraturan yang lama tentang PPDB, jika di sekolah ada enam atau tujuh kelas, maka kelas ke tujuh boleh 34. Tetapi, dalam peraturan yang lebih luas, satu rombel bisa 36 siswa,” jelasnya.

Purwadi menerangkan, Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB Zonasi sebenarnya bertujuan untuk meberikan kesempatan kepada seluruh calon siswa. Diharapkan tidak ada istilah sekolah unggulan dan non unggulan.

Hal itu bertujuan untuk memberi kesempatan yang sama kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang dinginkan dan tanpa diskriminasi.

Namun, menurut dia, Permendikbud tersebut terlalu detail mengatur teknis penerimaan siswa. Antara lain dengan sistim zonasi yang ditetapkan terdekat hingga terjauh. Kemudian, aturan PPDB online yang tak bisa dikombinasikan dengan offline.

Sementara, tak semua orang tua siswa memiliki cukup penegetahuan untuk mendaftar secara online. Hal ini menurut dia berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang memberi kesempatan seluas-luasnya dalam penerapan sebuah regulasi.

Dia pun menilai Permendikbud 14 ini tak bisa diterapkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Sebab, karakterisitik tiap daerah berbeda. Penerapan Permendikbud yang kaku memicu timbulnya banyak masalah.

“Sebenarnya sebelum keluar regulasi itu kan bisa diprediksi masalah yang muncul. Ini PPDB Zonasi banyak sekali masalah,” dia menambahkan.

Reporter: Ridlo Susanto
Editor: G.A. Guritno

G.A Guritno
06-07-2018 10:10