Main Menu

Pemkab Bantul dan Mantan Bupatinya Berebut Rp11,6 Milyar di Pengadilan

Mukhlison Sri Widodo
16-07-2018 17:16

Humas PN Bantul Zaenal Arifin.(GATRA/Arif Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Mantan Bupati Bantul Idham Samawi menggugat Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyerahkan duit Rp11,6 milyar.

 

Dana hibah klub bola ini sempat diberikan Idham ke Pemkab saat jadi tersangka korupsi, namun kini ia meminta uang itu lagi seiring SP3 kasusnya.

Gugatan yang terdaftar dengan nomor sidang perkara 46/PDTG/2018/PN BTL di Pengadilan Negeri Bantul ini dalam proses mediasi.

Proses mediasi antara Pemkab Bantul dan Idham Samawi  pada Senin (16/7) di PN Bantul merupakan mediasi kedua setelah sepekan lalu.

Humas PN Bantul Zaenal Arifin mengatakan agenda mediasi kedua adalah memanggil tergugat dan dihadiri Bupati Bantul Suharsono.

“Mediasi oleh PN Bantul ini merupakan langkah awal gugatan. Usai memanggil tergugat, mediasi ketiga minggu depan kami memanggil penggugat (Idham Samawi). Di mediasi keempat, keduanya baru dipertemukan,” kata Zaenal.

Zaenal menolak memberikan keterangan detail materi mediasi. Menurut dia, sesuai Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 tahun 2016,  mediasi di pengadilan bersifat rahasia.  

Zaenal mengatakan, jika nantinya mediasi tidak menemukan titik temu, sidang akan digelar di PN Bantul.

Kasus ini berawal dari kasus dugaan korupsi dana hibah pada klub bola Bantul, Persiba, pada 2013 senilai Rp11,6 milyar. 

Dalam kasus ini, Bupati Bantul dua periode pada 1999-2004 dan 2005-2010, Idham Samawi, ditetapkan sebagai tersangka. 

Status ini sempat membuat pelantikannya sebagai anggota DPR tertunda.

Idham kemudian  mengembalikan dana hibah itu ke kas umum Pemkab Bantul. 

Pada 6 Maret 2014, duit Rp11.689.669.550 ditransfer oleh Idham melalui Bank Danamon ke BPD Bantul.

Dalam kasus ini, Kejati Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menetapkan empat tersangka: Idham, Kepala Kantor Pemua dan Olahraga Bantul Edi Bowo Nurcahyo, Bendahara Persiba Dahono, dari Maryani dari biro travel.

Namun hanya proses hukum Maryani dan Dahono yang berlanjut. 

Maryani dan Dahono divonis bui satu tahun enam bulan dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Keputusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta atas Idham dan Edi terbit pada Agustus 2015.

Seiring dengan terbitnya SP3, Idham menilai uang yang ia transfer ke pemkab tersebut adalah haknya. 

Anggota DPR RI dan salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan ini melayangkan gugatan ini demi meminta balik uangnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul pun menyatakan menunggu keputusan atas gugatan ini. 

Usai mediasi, Bupati Bantul Suharsono mengaku tidak akan banding apabila pengadilan nanti memutuskan pemkab harus menyerahkan dana tersebut ke Idham.

Suharsono juga mengatakan Pemkab sebenarnya sudah menerima suratdari Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur DI Yogyakarta perihal dana ini. 

Surat ini sebagai respon atas permintaan keterangan oleh Idham. 

Namun, menurut Suharsono, surat tersebut tidak memerintahkan pembayaran dana itu. "Surat itu menyebut 'dapat dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan'," kata Suharsono.

Menurut dia, frasa 'dapat dibayarkan' pada surat ini multitafsir.  

“Saya sudah konsultasi dengan sejumlah ahli hukum. Kata 'dapat dibayarkan' itu sumir, bukan perintah. Kalau surat itu isinya perintah, saya pasti akan melaksanakan,” ujar Suharsono.

Suharsono mengatakan juga memiliki surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebut uang Rp11,6 milyar itu adalah uang pengembalian bukan titipan. 

Dengan begitu, Suharsono merasa harus berhati-hati dalam bertindak. "Pemkab menunggu keputusan dari pengadilan," katanya.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
16-07-2018 17:16