Main Menu

Unicef Jadikan DIY Contoh Pelaksana Program SDGs untuk Anak

Mukhlison Sri Widodo
13-08-2018 17:33

Kepala Perwakilan Unicef Area Jawa Arie Rukmantara.(GATRA/Arif Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Unicef Indonesia  menunjuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah kedua setelah Provinsi Riau untuk percontohan pelaksanaan rencana aksi daerah dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk program prioritas anak.

 

Untuk mempercepat perwujudan 17 poin SDGs pada 2030, Unicef melihat investasi pembangunan mesti diprioritaskan untuk anak-anak.

“Dari 17 tujuan yang disepakati dengan pemerintah pusat, kami meminta daerah memprioritaskan enam poin sebagai dasar mencapai 11 tujuan yang lain,” kata Kepala Perwakilan Unicef Area Jawa Arie Rukmantara.

Bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Arief hadir dalam peluncuran dan sosialisasi rencana aksi daerah SDGs DIY 2018-2022 di Kantor Gubernur DIY, Senin (13/8).

Arie mengatakan DIY terpilih sebagai daerah kedua untuk rencana aksi daerah ini karena indeks pembangunan manusia di DIY selalu di atas nilai 5 sehingga penerapan SDGs lebih mudah.

Menurut Arie, enam program prioritas itu yakni pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan  ketersediaan air bersih dan sanitasi.

“Enam program ini fokus pada pengembangan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa. Jika semuanya terpenuhi, maka di 2030, investasi pada pembangunan anak-anak akan menyelesaikan 11 tujuan yang lain,” katanya.

DIY diharapkan menjadi contoh tentang teknik pengumpulan data tentang kondisi terakhir capaian SDGs. 

Sebab selama ini kelemahan pelaksanaan SDGs adalah dalam pengumpulan data. Alhasil banyak pihak kesulitan menentukan prioritas pembangunan dan capaiannya.

Menurut Arie, dengan kondisi sarana dan teknologi yang lebih baik, DIY diharap mampu menciptakan aplikasi atau portal yang bisa diakses masyarakat untuk memasukkan data.

Dalam sambutannya, Sultan meminta semua pemerintah kota dan kabupaten di DIY satu kata dalam penyusunan rencana aksi daerah SDGs ini. 

“Tidak ada tumpah tindih atau terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga capaian bisa terus dievaluasi. Ini kewajiban kita. Jadi saya minta jangan dianggap sebagai tugas tambahan,” katanya.

Sultan melihat enam poin sebagai dasar SDGs sudah relevan dengan langkah pemerintah DIY. "Tinggal sekarang bagaimana memastikan program yang dijalankan ini mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia," kata Sultan.


Reporter: Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
13-08-2018 17:33