Main Menu

Bawaslu DIY Tunda Sidang Gugatan PPP dan Nasdem

Mukhlison Sri Widodo
21-08-2018 05:52

Sidang gugatan pemilu di Bawaslu DI Yogyakarta. (GATRA/Arif Koes/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Badan Pengawas Pemilu  Daerah Istimewa  Yogyakarta menunda sidang gugatan dua partai ke Komisi Pemilihan Umum.

 

Sidang akan digelar pada Selasa (21/8) untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pada Kamis (23/8) untuk Nasional Demokrat (Nasdem).

Sesuai jadwal Bawaslu DIY, pada Senin (20/8) pagi, semestinya digelar sidang ajudikasi yang merupakan lanjutan dari proses mediasi tentang masalah bakal calon legislatif yang tidak diloloskan KPU.

Sidang ini seyogyanya membacakan keputusan Bawaslu terkait sengketa satu bacaleg perempuan dari PPP untuk daerah pemilihan 6 Sleman. Namun Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY Amin Zakaria justru tidak hadir.

“Sesuai undang-undang, proses mediasi dan sidang ajudikasi wajib dihadiri dua prinsipal yang bersengketa. Karena Ketua DPW PPP tidak hadir, sidang pembacaan keputusan digelar pada Selasa pagi,” kata pemimpin sidang ajudikasi sekaligus Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sri Rahayu Werdaningsih.

Bawaslu juga menunda sidang ajudikasi untuk lima bacaleg Nasdem DIY yang dicoret KPU. Sri menjelaskan, sidang ini ditunda karena adanya perbedaan tafsir undang-undang yang bersifat substansif oleh kedua prinsipal. Sidang lanjutan digelar pada Kamis pagi.

Pengacara Partai Nasdem DIY Kuswandi menyatakan, keputusan KPU DIY mencoret lima bacaleg karena berdasar norma aturan dan tidak substantif.

“Aturan KPU yang tidak meloloskan dua bacaleg kami karena tidak melegalisir ijazah SMA dan tiga bacaleg yang tidak mencantumkan surat keterangan bebas pidana dari PN setempat bertentangan dengan UU Pemilu,” ujarnya.

Kuswandi melihat bacaleg Nasdem tidak pernah terlibat perkara pidana apapun sehingga  surat keterangan dari PN tidak perlu mengingat hal itu tidak diatur dalam UU Pemilu.

Adapun soal ijazah dua bacaleg, menurut dia, sebenarnya yang dibutuhkan bukan legalisir yang harus dilampirkan sebagai syarat, melainkan lebih pada aspek keabsahan.

“Kami melihat syarat yang dicantumkan peraturan KPU itu hanya untuk menyaring calon, jadi bukan untuk persyaratan. Jika di sidang ajudikasi ini gagal, kami akan membawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu," katanya.

Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU DIY Siti Ghoniyatun mengatakan, KPU  konsisten dengan keputusannya.

"Sesuai berita acara yang kami berikan dan mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017, keenam bacaleg dari dua parpol tersebut tidak memenuhi syarat. Kami tetap berpegang pada peraturan itu,” katanya.

Sesuai aturan, Bawaslu memiliki waktu hingga 30 Agustus untuk mengeluarkan keputusan terkait sengketa bacaleg. 

Bawaslu DIY dilaporkan oleh dua partai pada 9 Agustus lalu dan diwajibkan menggelar sidang ajudikasi minimal 12 hari kerja sejak menerima laporan dan melakukan mediasi.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
21-08-2018 05:52