Main Menu

Burung Kicau Didata, Penggemarnya Protes

Mukhlison Sri Widodo
26-08-2018 14:35

Asosiasi Penangkar Burung Nusantara (APBN) Bantul berdialog Kepala BKSDA DIY Junita Parjanti di kantor DPRD Bantul, Minggu (26/8) (GATRA/Arif Koes/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Mewakili perternak dan pengemar burung kicau Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Asosiasi Penangkar Burung Nusantara (APBN) Bantul memprotes Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang satwa yang dilindungi.

 

Protes ini disampaikan dalam dialog bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY Junita Parjanti di kantor DPRD Bantul, Minggu (26/8).

Ketua APBN Bantul Agus Sih Nugroho mengatakan salah satu ketentuan yang mengharuskan  peternak memiliki badan hukum, terutama untuk burung kicau murai batu dan cucak rowo.

"Dalam Peraturan Menteri LHK, selain harus berbadan usaha, aturan hasil penetasan wajib lolos pendataan oleh BKSDA, sangat memberatkan," ujar Agus.

Agus menambahkan, aturan pendataan anakan burung untuk peternak justru menjadi isu liar adanya pengenaan pajak bagi penjual anakan burung.

Sejak  Permen LHK nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM 1/6/18 tentang jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi terbit, para penggemar burung enggan membeli anakan dari peternak. 

Pasalnya, penggemar burung kuatir peliharaan mereka dianggap ilegal oleh pemerintah.

Mewakili 2.000-an perternak burung se-DIY, termasuk 300-an orang di Bantul, Agus meminta pemerintah mencabut peraturan menteri tersebut atau minimal menghilangkan pasal  menyangkut peternak burung murai batu dan cucak rowo.

"Dengan harga jual sepasang anakan di atas dua bulan mencapai Rp9-10 juta untuk cucak rowo dan Rp5-6 juta untuk murai batu, kami memandang keberadaan peternak mampu membuka lapangan kerja," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subiantoro menjelaskan saat ini selain soal pendataan, peternak burung kicau tidak bisa berbisnis, karena wajib menjual anakan dari keturunan ke tiga si induk.

"Untuk menghasilkan keturunan ketiga, peternak harus mengeluarkan biaya besar dan waktu yang panjang karena rata-rata indukan yang dimiliki adalah indukan pertama hasil karatina burung alam," katanya.

Anggota DPRD Bantul akan memperjuangkan aspirasi ini dan akan menyewa pengacara skala nasional untuk menggugat aturan ini jika diperlukan.

Sebagai salah satu peternak burung, Nur menyatakan para peternak siap bekerja sama dengan pemerintah untuk pelepasliaran satwa, asalkan hutan yang menjadi habitat dipulihkan dari kerusakan.

Kepala BKSDA DIY Junita mengatakan akan membawa hasil pertemuan ini ke Kementerian LHK.

“Khusus DIY, Peraturan Menteri ini bertujuan melindungi keberadaan empat hutan lindung yang saat ini dalam pemulihan yaitu hutan Imogiri, Paliyan, Watu Gamping, dan Waduk Sermo," katanya.

Junita mengatakan BKSDA DIY tetap akan mendata burung kicau yang termasuk 900 flora dan fauna dilindungi. 

BKSDA telah membuka tiga posko untuk membantu peternak dan penggemar melaporkan hewan peliharaannya.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
26-08-2018 14:35