Main Menu

Sengketa Lahan Bandara, Raja Pakualaman akan Dilaporkan ke KPK

Mukhlison Sri Widodo
30-08-2018 20:43

Pengacara keluarga Suwarsih.(GATRA/Arif Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Raja Kadipaten Pakualaman KGPPA Paku Alam X  akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini dianggap mencairkan secara diam-diam dana ganti rugi lahan bandara baru DIY Rp771 miliar.

 

Ancaman pelaporan ke KPK itu disampaikan oleh keluarga Suwarsih yang mengaku sebagai ahli waris tanah yang ditengah dibangun sebagai bandara di Kulonprogo tersebut.

Keturunan Suwarsih menuntut kejelasan pencairan dana ganti rugi yang selama ini dititipkan di Pengadilan Negeri Wates, Kulonprogo.

Dari keterangan PN Wates, pencairan uang Rp771 miliar dilakukan pada 5 Juli 2018 lalu. Padahal  sesuai Peratuan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016, dana itu bisa dicairkan jika kasus gugatan ahli waris dinyatakan berkekuatan hukum tetap. 

“Padahal masih ada perkara yang berjalan di PN Wates dan PN Yogyakarta,” kata kuasa hukum keturunan Suwarsih, Muhammad Iqbal, di Kota Yogyakarta, Kamis (30/8).

Menurut Iqbal, ketentuan itu sesuai surat PN Wates bernomor W13-U3/818/HK-02/VII/2017 yang ditandatangani Ketua PN Sri Harsiwi dan surat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/605/HK.02/IX/2017. 

Namun, lanjut Iqbal, berpegang pada putusan nomor 195/PDT/6/2016/PN/Wates, PN Wates mencairkan ganti rugi pada 5 Juli 2018. 

Padahal dalam surat putusan ini, menurut Iqbal, berisinya putusan sela bahwa persidangan tidak dapat dilakukan di Wates karena tergugat, yaitu Paku Alam X, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.

“Dengan nomor perkara 73/PDT/6/2017/PN/Jogja, PN Yogyakarta sudah mulai sidang perkara kami pada tanggal 1 dan 7 Juli lalu. Namun diam-diam tanggal 5 Juli terjadi pencairan,” kata Iqbal.

Dari kondisi ini, keluarga Suwarsih menilai ada ketidakberesan di PN Wates. Karena itu, masalah ini akan dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Selain PN Wates, keluarga Suwarsih juga akan melaporkan Paku Alam X karena ditengarai menggunakan anggota Kejaksaan Tinggi DIY untuk memperlancar proses pencairan ganti rugi tersebut. 

“Paling lambat minggu depan kami laporkan ke pusat, termasuk ke KPK,” kata pengacara Suwarsih lainnya, Bambang Hadi.

Sebelumnya, Humas PN Wates Edy Sameaputty telah membenarkan pencairan ganti rugi tanah Pakualaman Ground (PAG) untuk bandara tersebut.

“Ganti rugi tanah PAG  sudah dicairkan. Tanggalnya saya lupa. Pencairan bisa dilakukan karena sudah ada surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah sesuai pasal 30 Peraturan MA Nomor 3 tahun 2016," kata Edy kepada wartawan.

Sengketa tanah untuk bandara internasional ini melibatkan tiga pihak. Selain keluarga besar Pakualaman dan Suwarsih, ada keluarga Muhammad Munier Tjakraningrat. 

Keluarga Suwarsih dan Munier sama-sama mengaku sebagai ahli waris lahan tersebut sebagai keturunan Pakubuwono X. Keduanya menggugat Pakualaman yang mendapat ganti rugi dari Angkasa Pura I.

Selain sama-sama memiliki surat tanah terbitan Belanda tertanggal 19 Mei 1916, keluarga Suwarsih dan Munier memiliki surat yang menyatakan mereka bagian keluarga kerajaan di Solo tersebut dan berhak mewarisi 1.294 hektar tanah di Kulonprogo, DIY. Dari luas itu, ada 128 hektar yang digunakan untuk bandara dengan nilai ganti rugi Rp771 miliar.


Reporter: Arif Koes
Editor: Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
30-08-2018 20:43