Main Menu

Ribuan Warga Palu Terancam Mercuri, Jatam Ajukan Amicus Curiae ke PTUN

Anthony Djafar
01-09-2018 21:11

Ilustrasi - Dampak Merkuri (Shutterstock/FT02)

Jakarta, Gatra.com – Menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengirim Amicus Curiae ke Pengadilan TUN Jakarta, untuk mengingatkan hakim atas dampak daya rusak tambang emas PT Citra Palu Mineral di Sulawesi Tengah (Sulteng).

 

“Inilah yang dilakukan JATAM, sebagai bentuk dari kepercayaan dan dukungan kepada lembaga pengadilan negara yakni PTUN, terhadap gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melawan tergugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESM) serta tergugat intervensi yaitu PT Citra Palu Minerals,” kata Kepala Divisi Hukum, JATAM Muhammad Jamil di Jakarta, Sabtu (1/9).

Jamil menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan sebuah istilah latin yang berarti “Friends of The Court” atau “Sahabat Pengadilan”. Merupakan media yang biasa digunakan oleh para pihak yang merasa berkepentingan untuk memberikan pendapat hukumnya terhadap suatu perkara yang sedang berproses di pengadilan .

Jamil mengungkapkan bahwa Walhi mengajukan gugatan karena tidak kurang dari 400.000 jiwa warga Palu, Sulawesi Tengah, terancam terpapar racun merkuri dan sianida dari aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Poboya Kota Palu, Sulteng oleh perusahaan PT. Citra Palu Minerals.

“Padahal presiden Jokowi baru saja meratifikasi konvensi minamata tentang mercuri dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri),” katanya.

UU ini kata Jamil bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kesehatan serta melindungi sumber daya manusia, generasi yang akan datang akibat dampak negatif merkuri.

“Laporan dari dinas kesehatan kota Palu pada 2014 lalu, menyatakan bahwa 7 dari 10 sampel sumur, menunjukan bahwa kadar merkuri telah melebihi ambang batas yaitu 0,005 atau lima kali lipat di atas standar normal,” katanya.

Selain itu, lanjut Jamil, selama ini penambangan yang dilakukan PT Citra Palu Minerals dengan pola penambangan terbuka “Open Pit” di dalam kawasan hutan lindung, serta melabrak kawasan konservasi taman hutan raya (TAHURA) Palu Sulteng.

“Jika merujuk pada UU Konservasi No. 5 tahun 1990 dan UU kehutanan 41 Tahun 1999 tidak dibenarkan ada aktivitas penambangan di kawasan konservasi, maka sudah selayaknya perusahaan ini dikenakan Pidana Kehutanan dan Sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Kontrak Karya Pertambangannya,” katanya.

Sejauh ini kata Jamil, ada keleluasaan diberikan perusahaan untuk beroperasi di kawasan hutan konservasi tanpa adanya penindakan oleh penegak hukum, sehingga terjadi praktik perbuatan tercela dan melanggar hukum.

“Jatam menduga kuat adanya praktik korupsi sumber daya alam. Untuk itu kami menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun dan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut,” katanya.

Dengan fakta yang ada, Jatam mendukung hakim PTUN Jakarta agar tidak ragu-ragu untuk memutus perkara nomor : 45/G/LH/2018/PTUN.JKT berupa putusan yang berpihak pada warga yang terancam bahaya sianida dan merkuri.

“Jatam juga mendukung putusan hakim nantinya bukan hanya semata-mata untuk manusia, tetapi juga berpihak pada lingkungan hidup yang didalamnya terdapat hewan dan tumbuhan berdasarkan asas in dubio pro natura,” katanya.

Jamil menyebut bahwa Walhi telah mendaftarkan gugatan pada 27 Februari 2018 di PTUN Jakarta dengan nomor Perkara perkara Nomor: 45/G/LH/2018/PTUN.JKT dan tidak lama lagi majelis hakim akan memutus perkara pada Selasa, 4 September 2018 mendatang.

“Maka JATAM kemudian menyusun Amius Curiae ini, sebagai dukungan terhadap gugatan WALHI sekaligus dukungan majelis hakim PTUN Jakarta untuk memutus perkara sesuai dengan asas in dubio pro natura,” katanya.


Anthony Djafar

Anthony Djafar
01-09-2018 21:11