Main Menu

Pemprov NTT Larang Gerakan #2019GantiPresiden

Hidayat Adhiningrat P.
04-09-2018 11:32

Ilustrasi - #2019GantiPresiden (GATRA/Abdurachman/FT02)

Kupang, Gatra.com - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Sisilia Sona menegaskan bahwa gerakan #2019gantipresiden sudah resmi dinyatakan sebagai kegiatan yang dilarang. Sehingga, tidak boleh ada aktivitas itu di NTT.

 

"Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019gantipresiden maka akan berhadapan dengan aparat keamanan," kata Sisilia, Selasa (4/9) dilansir dari Antara.

Hal ini dikemukakan Sisilia berkaitan dengan rencana Presidium Gerakan #2019gantipresiden wilayah NTT, Hajenang, yang akan menggelar gerakan tersebut di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 10 November 2018.

Hajenang sebelumnya tercatat sempat mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang. Namun, saat ini dilaporkan dirinya sudah tidak mengajar lagi di universitas swasta tersebut.

"Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai rencana kegiatan tersebut," kata Sisilia.

Gerakan Lebih ke Pendidikan Politik

Sementara itu, Ketua Presidium Gerakan #2019gantipresiden Wilayah NTT Hajenang mengatakan bahwa gerakan yang rencananya akan dilakukan tersebut sifatnya lebih kepada pendidikan politik.

"Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik. Supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019gantipresiden," kata Hajenang dalam wawancara dengan Antara, Senin (3/9).

Dia mengatakan, kegiatan ini bukanlah makar, dan bukan pula anti UUD 1945 dan Pancasila tetapi lebih pada pendidikan politik.

Ketita ditanya soal motivasinya, Hajenang mengatakan gerakannya juga hanya bersifat dialogis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang demokrasi, hukum, dan politik terkait tagar #2019gantipresiden.

Dia menegaskan, kegiatan deklarasi ini lebih fokus kepada dialogis tentang kebijakan-kebijakan strategis bangsa yang selama ini belum menjawab kebutuhan rakyat itu sendiri.

"Tidak ada kampanye di jalanan lalu teriak-teriak dan mencelah atau memfitnah tokoh-tokoh penting di republik ini tanpa dasar argumen yang jelas," katanya.

Menurut Hajenang gerakan yang akan dilakukan ini tidak berada dibawah 'underbow' siapa-siapa tetapi lebih kepada keinginan demokrasi. Kegiatan ini bukan pula dilakukan untuk kampanye merubah sistem presidensial di Indonesia karena rumusan ini sudah baku.

"Tidak juga menyinggung siapa-siapa, agama, ras, atau golongan tertentu," katanya.


Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
04-09-2018 11:32