Main Menu

Polda DIY Tetap Tersangkakan Nelayan Penjual Kepiting 2,7 Kilogram

Mukhlison Sri Widodo
04-09-2018 20:58

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Pol Ahmad Dofiri. (Dok.Polda D.I.Yogyakarta/RT)

Yogyakarta, Gatra.com - Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan Polda DIY tetap akan memproses hukum Tri Mulyadi, nelayan yang ditetapkan sebagai tersangka penangkap dan penjual kepiting 2,7 kilogram di Pantai Samas, Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul memberi bantuan hukum.

 

Kapolda menyatakan penetapan tersangka sudah sesuai mekanisme pemeriksaan. “Sepanjang Agustus 2018, tim Polisi Air Polda DIY memeriksa hingga empat kali. Kami pastikan Tri sengaja menangkap kepiting yang berat dan panjangnya tak sesuai ketentuan. Semua barang bukti sudah cukup,” kata Kapolda saat ditemui wartawan di Landasan Udara Adisutjipto, Selasa (4/8).

Meski kepolisian tidak menahan Tri, Kapolda menyatakan proses hukum tetap berlanjut sampai pengadilan demi penegakan hukum.

Kapolda memahami adanya silang pendapat soal ini di masyarakat, terutama penetapan tersangka tanpa melalui pembinaan. Namun ia meminta masyarakat memahami aturan hukum tentang penangkapan dan penjualan satwa yang dilindungi.

Kapolda mengakui belum ada sosialisasi tentang aturan penangkapan kepiting di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016.

“Kami juga mempertimbangan masukan dari Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pertemuan kemarin. Ke depan, selain penegakan hukum, kami fokus meningkatkan sosialisasi satwa dilindungi ke masyarakat pesisir,” katanya.

Adapun Bupati Bantul Suharsono, menyatakan pemkab akan memberikan bantuan hukum kepada Tri Mulyadi. 

“Pemkab memahami, kebanyakan nelayan belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang kepiting. Ini berbeda dengan lobster. Atas dasar inilah kami akan memberikan bantuan hukum,” ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DIY KPH Wironegoro menilai Tri Mulyadi melanggar aturan karena tidak tahu aturan tersebut. Apalagi sosialisasi dan komunikasi peraturan itu juga tidak ada.

Wironegoro menyatakan, Peraturan Menteri tersebut bukan hanya melarang menangkap kepting, melainkan juga lobster dan rajungan. Peraturan itu menyebutkan kepiting boleh ditangkap pada 15 Desember sampai 5 Februari. Ukuran kepiting harus di atas 15 centimeter dan berat 200 gram per ekor, baik dalam kondisi bertelur maupun tidak.

"Pada periode 6 Februari sampai 14 Desember, kepiting yang boleh ditangkap berukuran di atas 15 centimeter dan berat di atas 200 gram dengan kondisi tidak sedang bertelur. Sedangkan kepiting hasil budidaya wajib disertai surat keterangan asal," ujarnya.

Menurut Wironegoro, HNSI DIY akan berperan aktif melakukan sosialisasi atas semua peraturan mengenai kehidupan dan penghidupan nelayan. "DPD HNSI DIY berharap kasus ini dapat selesai dengan berpihak pada keadilan dan rasa kemanusiaan," kata Wironegoro dalam rilisnya kepada Gatra.com.


Reporter: Arif Koes
Editor: Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
04-09-2018 20:58