Main Menu

Dianggap Tak Mandiri, PMD Rp 10 Triliun BUMD Jakarta Akan Ditolak

Abdul Rozak
05-09-2018 12:57

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik (GATRAnews/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Usulan penyertaan modal (PMD) dari delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI sebesar Rp 10,9 triliun tidak akan disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Usulan PMD dalam RAPBD Perubahan (RAPBD-P) 2018 tersebut dinilai tidak masuk akal.

 

"Ditolak, banggar pasti menolak. Masa anggaran segede itu untuk PMD BUMD, yang bener saja. Emang Pemprov nggak bisa bikin program belanja langsung buat warga," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Jakarta, Rabu (5/9).

Dewan mengingatkan perusahaan 'plat merah' DKI agar mandiri dan tidak lagi tergantung PMD. Kemandirian BUMD pernah diwacanakan mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di awal 2018. Saat itu, Sandiaga menghapus anggaran suntikan dalam APBD 2018 sebesar Rp 5,6 triliun.

Namun dalam pembahasan RAPBD-P 2018, BUMD kembali ajukan PMD dengan nilai dua kali lipat dari sebelumnya. "Sudah BUMD-BUMD itu jangan ngajuin terus. Mandiri lah, katanya bisa mandiri, tapi sekarang minta lagi," lanjut politisi Partai Gerindra tersebut.

Delapan BUMD yang mengajukan PMD antara lain PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Rp 3,6 triliyun. PT Jakpro Rp 4,6 triliun, PD PAL Jaya Rp 235 miliar dan PD Dharma Jaya Rp 79,4 miliar.

PT Food Station Tjipinang mengajukan Rp 85,5 milyar. PT Pembangunan Sarana Jaya mengajukan Rp 935 miliar, PD Pasar Jaya mengajukan Rp 166 miliar dan PDAM Jaya mengajukan Rp 1,2 triliun.

"Jangan-jangan nanti duitnya cuma disimpan di bank, dulu duit kita ditaruh di Jakpro berapa ratus miliar sampai sekarang belum ketahuan ujungnya," pungkas Taufik.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Mukhlison

Abdul Rozak
05-09-2018 12:57