Main Menu

Tak Puas Hasil Pilkades e-Voting, Ribuan Warga Geruduk DPRD Pemalang

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2018 08:16

Demonstrasi ribuan massa yang menuntut Pilkades e-Voting Pemalang diulang. (Dok.Humas Polres Pemalang/RT)

Pemalang, Gatra.com – Ribuan warga dari sejumlah desa yang menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sistem e-Voting di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menggelar demonstrasi menuntut Pilkades ulang dengan sistem manual, Rabu (5/9). Pasalnya, mereka menilai ada kejanggalan dan kecurangan dalam Pilkades e-Voting serentak tahap pertama, pada Minggu, (2/9) lalu.

 

Sebelum beraudiensi, massa sempat berdemonstrasi di depan gedung DPRD. Massa membawa spanduk dan poster dengan nada sindiran hingga lugas memprotes. Di antaranya, bertuliskan “Saatnya tuan takur tersungkur”. Ada pula massa yang membawa spanduk bertuliskan “Hentikan pemimpin uang karena kami-kami bukan org penjilat”.

Adapun poster lainnya bertuliskan, “Ayo kita pilih Kades Dewantara memihak rakyat bukan penjilat dan pengkhianat rakyat”, serta spanduk dan poster bernada protes Pilkades e-Voting lainnya.

Koordinator Aksi yang juga warga Desa Kedungbanjar, Bambang Winasis menilai ada kejadian aneh pada pelaksanaan Pilkades di beberapa desa yang telah melaksanakan Pilkades e-Voting Pemalang tahap pertama ini. Kejadian aneh tersebut yaitu ketika seorang warga memilih nomor urut 1, yang muncul justru nomor urut kades yang lain.

“Kami melihat bahwa banyaknya surat C-6 (Surat undangan pemilih Pilkades) yang tidak diterima warga walaupun warga sudah memiliki E-KTP ataupun Suket (Surat keterangan),” katanya, Rabu (5/9).

Dia menilai pelaksanaan Pilkades e-Voting tidak sesuai dengan harapan warga lantaran alat e-Voting riskan kecurangan. Dia pun menuntut agar Pilkades diulang dan dilaksanakan secara manual. Winasis juga meminta agar tak ada perangkat desa yang terlibat sebagai tim sukses atau panitia Pilkades.

Sementara, Abidin, wakil warga Desa Tegal Melati mengatakan berdasar pemantauannya pelaksanaan Pilkades e-Voting di desanya tidak beres. Ia menyebut alat e-Voting error. Gambar atau foto calon kades tidak muncul seluruhnya, melainkan hanya sebagian.

“Kami meminta pengkajian ulang tentang pelaksanaan Pilkades dengan e-Voting dan meminta pelaksanaan Pilkades diulang dengan cara manual,” katanya.

Warga Desa Sokawangi, Yohan Amri yang saat Pilkdes bertindak sebagai saksi salah satu calon kades mengungkap bahwa Pilkades di desanya tak sesuai denga prinsip Luber (langsung, umum, bebas, rahasia). Sebab, ada panitia pilkades yang terindikasi mengarahkan warga untuk memilih salah satu calon kades.

“Telah terjadi beberapa kejanggalan pada pelaksanaan Pilkades e-Voting di Desa Sitemu yaitu Tidak adanya verifikasi pemilih, adanya undangan ganda dan undangan tersebut dapat digunakan semua,” ucapnya.

Warga meminta supaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusut tuntas kejanggalan dan dugaan kecurangan dalam Pilkades ini. Mereka pun meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang segera merespon protes warga ini.

Kepala Dinpermades Pemalang, Tutuko Raharjo, menegaskan, pilkades e-Voting di Pemalang sudah sesuai dengan peraturan daerah serta surat edaran Bupati Pemalang. Pada prinsipnya, kata dia, pemilih dalam pelaksanaan Pilkades yang di laksanakan di Kab Pemalang harus sudah memiliki KTP-El ataupun Surat keterangan sebagai Bukti rekaman E-KTP.

“Dinpermades juga akan akan mempelajari dan mengevaluasi adanya warga yang memiliki E-KTP atau Suket namun tidak mendapatkan undangan pemilihan Pilkades,” ujarnya.

Tetapi, ia pun mengakui tak menutup kemungkinan dalam Pilkades e-Voting ini terjadi permasalahan, seperti halnya perangkat yang error, adanya tinta print out yang habis, data tak valid, serta kemungkinan permasalahan yang lain.

Namun begitu, dia menolak untuk melaksanakan pilkades ulang dengan cara manual. Karenanya, ia menyarankan agar warga yang tak puas dengan pelaksanaan Pilkades e-Voting atau hasilnya, untuk menempuh jaur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Semua permasalahan tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih baik dalam pelaksanaan Pilkades e-Voting di Kab Pemalang,” kata Tutuko, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com dari Humas Polres Pemalang.

Sementara, Ketua DPRD Pemalang, Agus Sukoco mengatakan, sesuai dengan penjelasan Tutuko Raharjo, pilkades e-Voting sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, ia bisa memahami keinginan warga yang ingin pilkades diulang dengan cara manual. Ia menyarankan agar warga menempuh jalur hukum.

“Kami selaku DPRD, wakil rakyat akan siap mengawal dan memfasilitasi warga masyarakat untuk membawa permasalahan adanya kecurangan Pilkades e-Voting di Kab Pemalang ke ranah hukum melalui PTUN,” Agus menambahkan.

Unjuk rasa warga ini dijaga oleh pasukan gabungan yang terdiri dari kepolisian, Kodim 0711 serta aparat Satpol PP Pemalang yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Pemalang, Kompol Alkaf Chaniago. Usai memperoleh penjelasan dalam audiensi, sekitar pukul 11.30 WIB, ribuan demonstran membubarkan diri dan kembali ke desanya masing-masing.


Reporter: Ridlo Susanto
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2018 08:16