Main Menu

Uchok : PKS dan Gerindra Jangan Bagi-bagi Kekuasaan di DKI

Gandhi Achmad
06-09-2018 13:02

Logo Partai. (Dok.PKS & Gerindra/RT)

Jakarta, Gatra.com – Perebutan kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih berlanjut antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengingatkan, PKS dan Gerindra sebaiknya memikirkan pengganti Sandiaga Uno yang mampu menutupi kelemahan Gubernur Anies Baswedan dalam mengelola birokrasi.



Uchok Sky Khadafi mengatakan, PKS dan Gerindra sebaiknya tidak bagi-bagi kue kekuasaan. "Tetapi harus mencari orang yangg bisa mengisi kelemahaan Anies," kata Uchok dari rilis yang diterima Gatra.com, Kamis (6/9).


Anies Baswedan, kata dia, selaku Gubernur DKI Jakarta sangat lemah dalam membenahi birokrasi yang melayani rakyat. Uchok mencontohkan, saat ini, banyak kepala dinas yang status pelaksana tugas atau PLT, bukan pejabat difinitif. Akibatnya, pelayanan publik terganggu dan realiasi anggaran terhambat.

 

Selain itu, kebijakan yang tak ditepati ketika wakil gubernur masih dijabat Sandiaga Uno yaitu tidak menepati janji merevisi lelang konsolidasi. Sandi juga dinilai tidak serius untuk merevisi skema lelang konsolidasi.


Padahal, dengan adanya revisi tentang skema lelang tersebut berbagai proyek di DKI Jakarta akan menjadi lebih baik. Yakni, nantinya tidak hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan swasta besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja.

 

Selain itu, dengan adanya revisi skema lelang konsolidasi tersebut dapat mengakomodasi keberlangsungan bisnis dari pengusaha kelas menengah ke bawah atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).


Dalam perkembangan terbaru terungkap bahwa Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik telah menyetujui dua nama kader PKS sebagai penganti Sandiaga Uno.

Namun, Taufik menyatakan, persetujuan itu tidak sah secara administratif. Kedua partai itu berebut posisi wakil gubernur DKI setelah Sandiaga Uno, yang dulu diusung Gerindra dan PKS pada Pilkada DKI 2017, menyatakan mundur dari jabatan itu karena ingin maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2019.


Persetujuan Taufik yang kemudian dianggap tidak sah itu merujuk pada peristiwa pada 10 Agustus 2018 di ruang tunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat itu merupakan waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden usungan Gerindra dan PKS, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.


Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan apa yang terjadi hari itu. Menurut dia, saat itu Wakil Sekjen DPP PKS Abdul Hakim menyodorkan surat kepada Mohamad Taufik. PKS Sodorkan Mardani Ali Sera dan Nurmansjah Lubis sebagai Wagub DKI Surat itu berisi kesepakatan bahwa posisi wakil gubernur akan diisi kader PKS.


PKS sudah mencantumkan dua nama kadernya yang akan diajukan sebagai kandidat wagub. Nama yang diajukan (PKS) itu Mardani Ali Sera sama Nurmansjah Lubis. Mardani merupakan Ketua DPP PKS, sedangkan Nurmansjah adalah anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta dari PKS. Mohamad Taufik mengaku menandatangani surat itu. Namun, belakangan dia mengatakan penandatangan itu dilakukan agar tidak terjadi keramaian di ruang VIP pada waktu itu.


 

Editor : Gandhi Achmad

Gandhi Achmad
06-09-2018 13:02