Main Menu

Tak Diminati Guru, Purbalingga Kekurangan 64 Kepsek SD Negeri

Hidayat Adhiningrat P.
07-09-2018 15:55

Seleksi calon kepala SD di Purbalingga, Jawa Tengah. (GATRA/Dok.Kominfo PBG/Ridlo S/yus4)

Purbalingga, Gatra.com – Sebagaimana lembaga atau instansi lain, di dunia pendidikan pun dikenal jenjang karir. Seorang guru berprestasi, dalam jangka tertentu bisa menjabat kepala sekolah. Kepala sekolah adalah jabatan mentereng, setidaknya di lingkup unit pendidikan.

 

Namun, di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah jabatan kepala sekolah justru tak diminati. Terutama bagi guru PNS sekolah dasar. Padahal di tahun 2018 ini, ada 38 SD tanpa kepala sekolah definitif. Sedangkan untuk jangka dua tahun ke depan, 64 SD kosong tanpa kepala sekolah.

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purbalingga, Sarjono mengatakan dari 64 jabatan tersebut setidaknya dibutuhkan pendaftar calon kepala sekolah paling tidak dua kali lipat.

Dia menjelaskan, pada seleksi awal, ditargetkan 150 tenaga kependidikan mengikuti seleksi administrasi. Angka ini lantas diciutkan menjadi 120 orang untuk seleksi substansi.

Namun ternyata, dari target 150 orang pendaftar calon Kepala SD, hanya ada 60 orang yang mendaftar. Padahal, rekrutmen ini bersifat segera lantaran untuk memenuhi kekosongan kepala SD tahun 2018 sebanyak 38 sekolah dan 2019 sebanyak 26 SD.

“Jumlah pendaftar kurang dari 50 persen target,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Jumat (7/9).

Menurut dia, guru PNS SD tak tertarik menjadi kepala sekolah lantaran mesti menanggung beban tanggung jawab besar. Sebagian lainnya, khawatir ditempatkan di kecamatan lain usai dilantik jadi kepala sekolah. Penyesuaian di lingkungan baru di kecamatan lainnya.

“Jarak tempuh adalah pertimbangan lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, tunjangan yang diterima kepala sekolah memang sangat minim, yakni sebesar Rp125 ribu per bulan. Kepala SD kerap mengeluh besaran tunjangan ini tak seimbang dengan beban kerjanya.

“Kepala sekolah sering tombok untuk biaya transportasi, juga biaya operasional,” jelasnya.

Dia mengakui, Pemkab Purbalingga tak bisa berbuat banyak. Sebabnya, besaran tunjangan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karenanya, Dindikbud pun hanya bisa berharap ada kebijakan lebih baik.

Sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya untuk membiayai operasional sekolah saja, sehingga di SD tidak ada anggaran untuk tunjangan kepala sekolah.

Dia menambahkan, dari hasil seleksi tersebut akan dibuat peringkat dari yang sangat layak, layak dan tidak layak sebanyak 40 orang. Kemudian dari yang sangat layak dan layak akan diikutsertakan pada diklat calon kepala sekolah pada tahun 2018 ini.

“Bagi yang lulus diklat, akan diusulkan ke bupati untuk diajukan sebagai kepala sekolah, dan bagi yang belum lulus akan diberi kesempatan diklat ulang sebanyak dua kali,” imbuh Sarjono.


Reporter: Ridlo Susanto
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
07-09-2018 15:55