Main Menu

BPN: Sengketa Tanah Terjadi karena Ada yang Belum Pegang Sertifikat

Anthony Djafar
12-09-2018 17:28

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil saat membuka Rembuk Nasional Pertanahan di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/9). (Dok.Humas BPN/RT)

Makassar, Gatra.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini pembebasan tanah untuk pembangunan strategis nasional bukan masalah lagi.

 

"Karena kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum serta sudah diterbitkan peraturan turunannya," kata Sofyan saat membuka Rembuk Nasional Pertanahan di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/9).

Sofyan menyebutkan sudah banyak proyek pembangunan jalan yang berhasil dilakukan berkat adanya UU Nomor 2 Tahun 2012.

"Diantaranya tol lintas Jawa. Tol Solo – Kertosono. Itu buktinya bisa kita selesaikan pembebasan tanahnya. Di Sumatra, proses pembebasan tanahnya sedang kita kebut. Tak hanya jalan tol saja, proyek irigasi juga sudah banyak yang kita selesaikan pembebasan tanahnya," katanya.

Meski banyak pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut yang berhasil, namun, Sofyan tidak menampik ada terdapat masalah dalam proses pembebasan tanahnya.

"Sengketa tanah memang menjadi persoalan dalam proses pembebasan tanah, namun sudah banyak yang kami cari jalan keluarnya," katanya.

Menurut Sofyan, dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan, BPN tetap mengedepankan mediasi. “Namun jika buntu, melalui jalur pengadilan," ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN ini menyebut bahwa maraknya sengketa pertanahan terjadi karena banyaknya bidang tanah di Indonesia yang terdaftar. Ia menegaskan bahwa hingga tahun 2016, baru 46 juta bidang tanah yang terdaftar.

"Sengketa tanah terjadi karena banyak masyarakat yang belum memegang sertipikat tanah. Oleh karena itu, pada tahun lalu kami telah berhasil menerbitkan 5 juta lebih sertipikat tanah, pada tahun ini kita targetkan 7 juta sertipikat tanah dan pada tahun depan 9 juta sertipikat tanah," katanya.

Sofyan mengungkapkan bahwa dengan memiliki sertipikat tanah, maka dapat menciptakan financial inclusion bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Mengenai pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah), Sofyan menyebut bahwa saat ini sedang melakukan banyak pembenahan.

"Saat ini, kami sedang melaksanakan e-office, yakni pelayanan berbasis elektronik, yang pilot project nya dilaksanakan di 5 Kantah di Jakarta," katanya.

Rembuk Pertanahan Nasional ini diselenggarakan oleh Lembaga Sembilan (L9) yang mengambil tema "Revitalisasi Hukum Pertanahan Indonesia".


Anthony Djafar

 

Anthony Djafar
12-09-2018 17:28