Main Menu

Terima Suap Rp4,4 Miliar, Mantan Bupati Ini Terancam Penjara Seumur Hidup

Mukhlison Sri Widodo
14-09-2018 22:37

Mustofa Kamal Pasa, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Juanda, Sidoarjo.(GATRA/Abdul Hady JM/re1)

Sidoarjo, Gatra.com - Bupati nonaktif Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Juanda, Sidoarjo, Jumat (14/9).

 

Mustofa didakwa menerima suap perizinan pendirian tower di Mojokerto senilai Rp4,4 miliar dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Tower Bersama Infrastructure (TBG).

“Total uang yang telah diterima Mustofa dari dua perusahaan tersebut saat ditangkap KPK adalah Rp2,75 miliar,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eva Yustiana saat membacakan dakwaan.

Dalam sidang diketuai Hakim I Wayan Sosiawan itu, Mustofa didakwa memanfaatkan jabatannya sebagai bupati Mojokerto untuk mengeruk keuntungan pribadi dalam menerbitkan IPPR dan IMB.

Mustofa didakwa menerima suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terkait proyek Menara Telekomunikasi di Mojokerto pada 2015.

“Patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, dalam hal ini terkait IPPR dan IMB di wilayah Mojokerto,” kata Eva.

Eva merinci, pada awal 2015 Mustofa memerintahkan Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Suharso untuk melakukan penyegelan terhadap 22 tower yang belum memiliki IPPR dan IMB. Rinciannya 11 tower milik PT Protelindo dan 11 tower lainnya milik PT TBG.

Setelah 22 tower disegel, Mustofa lantas memerintahkan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Bambang Wahyuadi, untuk menarik fee sebesar Rp200 juta terkait perizinan setiap tower yang dimaksud. Totalnya total Rp4,4 miliar. Rinciannya, Rp200 juta dikalikan 22 tower.

Mustofa juga meminta Bambang agar fee tersebut, diserahkan kepada orang kepercayaan, Nano Santoso Hudiarto alias Nono.

Bambang lalu menyampaikan permintaan Mustofa itu kepada kedua perusahaan tersebut. Bambang menjelaskan bahwa 22 tower itu disegel karena perizinannya belum lengkap, dan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustofa sebagai bupati.

Kedua perusahaan telekomunikasi itupun menyanggupi permintaan Mustofa agar mendapatkan izin dan keberlangsungan usahanya di wilayah Mojokerto.

Namun dalam realisasinya, PT Protelindo harus mengeluarkan uang Rp3,03 miliar dan PT TBG Rp2,75 miliar. Ini karena kedua perusahaan tersebut harus menggunakan jasa perantara dalam pengurusan izin. Masing-masing perantara ikut mengambil fee.

Dalam pengurusannya, PT TBG menggunakan jasa Nabiel Titawano, Agus Suharyanto dan Moh Ali Kuncoro. Sedangkan PT Protelindo menggunakan perantara Ahmad Suhami dan Subhan (wakil bupati Malang periode 2010-2015).

“Setelah mendapatkan kepastian bahwa kedua perusahaan telekomunikasi tersebut bersedia membayar fee, pada Juni 2015, Bambang menemui Mustofa di ruang kerjanya untuk mendapatkan rekomendasi pendirian tower,” Eva memaparkan.

Sebelum memberikan disposisi, Mustofa kembali memastikan dengan menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya. Bambang menjawab bahwa kedua perusahaan itu benar-benar telah menyanggupi. 

Setelah memberikan paraf dan disposisi, Mustofa mengingatkan kepada Bambang agar fee secepatnya diminta. Kedua perusahaan itu kemudian membayar fee secara bertahap kepada para perantara, untuk diteruskan kepada Nono sesuai intruksi Mustofa.

Atas perbuatannya, Mustofa diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tetang Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 199 Tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau paling singkat empat tahun penjara.

Selain kasus dugaan suap perizinan tower, Mustofa juga menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek bersama-sama Kepala Dinas PUPR Mojokerto periode 2010-2015, Zainal Abidin. Salah satu proyeknya adalah pembangunan jalan pada 2015.

Mustofa ditetapkan tersangka oleh KPK pada 18 April 2018 lalu. Setengah bulan kemudian, tepatnya pada 30 April 2018, dia ditahan di rutan Cabang KPK, Jakarta Timur.


Reporter: Abdul Hady JM
Editor: Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
14-09-2018 22:37