Main Menu

Jalan Berliku Rimbo Sekampung Demi Menyandang Hutan Adat

Iwan Sutiawan
21-09-2018 02:03

Sungai merupakan batas hutan adat Rimbo Sekampung. (GATRA/Tasmalinda/re1)

Artikel Terkait

 

Palembang, Gatra.com - Marga Benakat di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel), terus menjaga dan melestarikan hutan Rimbo Sekampung agar bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Upaya ini telah dimulai nenak moyang mereka.

Sejak zaman Belanda, untuk menjaga kelestarian hutan ini diatur melalui peraturan adat. Namun perjalanan panjang nan berliku harus ditempuh agar Rimbo Sekampung berstatus sebagai hutan adat. Pasalnya, hutan yang dinyakini milik masyarakat adat Benakat ini masih bermasalah soal tapal batas dan pengusulannya untuk menjadi hutan adat.

Untuk sampai di mulut hutan Rimbo Sekampung, dibutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan sepeda motor dari Desa Padang Bindu. Hutan karet milik masyarakat menemani sepanjang perjalanan. Bagi masyarakat adat, hutan adat harus dijaga sebagai wilayah adat yang nantinya akan diwariskan kepada anak cucunya.

Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan Lokal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yuli Prasetyo Nugroho, menyampaikan, penetapan hutan adat dilakukan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, penetapannya harus memenuhi dua unsur utama, yakni subjek dan objek hukum adat.

Subjek hukum adat yakni pengakuan keberadaan masyarakat ada. Mengacu pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Masyarakat Adat, termasuk UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), disebutkan pengakuan masyarakat adat dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Prosesnya, diawali dengan verifikasi, terutama batas wilayah. Hal ini didukung dengan proses pemetaan wilayah. Untuk Hutan Rimbo Sekampung di Sumsel, pengusulannya dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pali, mengingat keberadaannya berada di dua Kabupaten tersebut," ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.

Penjelasan keberadaan hutan adat juga diperkuat UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan terutama Pasal 67 yang menyatakan keberadaan masyarakat adat diputuskan melalui peraturan daerah (perda).

Kata Prasetyo, pengakuan keberadaan masyarakat adat bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kalangan legislatifnya. "Hutan Rimbo Sekampung juga bisa diusulkan oleh pemerintah provinsi karena keberadaannya berada di dua kabupaten. Selain pemerintah provinsi juga bisa oleh legislatif," ujarnya.

Selain itu, langkah pengakuan hutan adat, kata Prasetyo, juga bisa ditempuh dengan mengedepankan kekayaan hayati di hutan Rimbo Sekampung sebagai aspek perlindungan kawasan. Mengingat, hutan di Indonesia kaya akan keberagaman hayati. Hutan di Indonesia juga banyak ditumbuhi anggrek hitam (coelogyne pandurata), getah jernang (daemonorops Sp), dan kayu berlian (eusideroxylon zwageri).

"Sehingga masyarakat adat perlu melakukan pemetaan termasuk mengenai kearifan lokal, genetika yang berada di hutan Rimbo Sekampung secepatnya," ujar Prasetyo.

Sedangkan mengenai subjeknya, yakni masyarakat adat dapat diartikan sebagai sebuah keterikatan masyarakat dengan alamnya yang secara turun temurun berlangsung hingga membentuk kearifan lokal.

Soal permasalahan ini, Wakil Bupati Muara Enim, Ishak Juarsah mengatakan, keinginan masyarakat adat akan dapat diakomodir asalkan tidak ada peraturan yang bertentangan yang malah menimbulkan permasalahan lainnya.

"Keinginan masyatakat adat Benakat dalam pengakuan, sebenarnya bisa saja dilaksanakan, sejauh tidak bertentangan dengan aturan. Tapi saya sendiri baru mendengar permasalahan ini dan saat kampaye belum banyak mengetahuinya," ujar Politisi PKB Sumsel ini seraya menilai keberadaaan masyarakat adat sangat diperlukan dalam penguatan pembangunan daerah.


Reporter: Tasmalinda
Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
21-09-2018 02:03