Main Menu

Tuntut Kejelasan Lahan Petani Geruduk DPRD Jambi

Mukhlison S Widodo
24-09-2018 21:35

Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jambi.(GATRA/Abdul Aziz/re1)

 

Jambi, Gatra.com - Tak kurang dari 500 orang petani dari lima kabupaten yang ada di Provinsi Jambi; Tebo, Batang Hari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jambi di kawasan jalan Ahmad Yani, Kota Jambi, Senin (24/9).

Para petani yang didampingi mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi itu menuntut supaya Pemerintah Provinsi Jambi segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) percepatan Reforma Agraria, khususnya pada kawasan yang sedang berkonflik. 

Selain itu, para petani ini juga meminta supaya izin dua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI); PT Wirakarya Sakti (WKS) dan PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dicabut, termasuk izin perusahaan Restorasi Ekosistem PT Alam Bukit Tigapuluh. Alasannya, tiga perusahaan ini dianggap sudah mencaplok tanah para petani. 

"Kami datang ke sini untuk mempertanyakan sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap perusahaan ini. Jujur kami sudah capek terus-terusan berhadapan dengan perusahaan, khususnya PT LAJ dan PT ABT. Kebetulan dua perusahaan ini berada di desa kami," kata Kepala Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Syaharudin, kepada Gatra.com, di sela-sela teriakan peserta aksi. 

Sampai hari ini kata lelaki 37 tahun ini, dua perusahaan tadi tak kunjung menjalankan kewajibannya menata batas konsesi yang didapat dari menteri. 

"Padahal di dalam SK mereka jelas disebutkan bahwa paling lambat setahun setelah SK diterima, perusahaan sudah harus melakukan tata batas,” katanya

Guna tata batas ini untuk mengeluarkan hak-hak masyarakat yang mungkin berada pada konsesi yang ditunjuk.

“Aturan main tata batas itu jelas, enggak sesuka hati,” seru Syaharudin. “Ada peraturan menteri kehutanan maupun menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur itu,” tambahnya.

Syaharudin mempertanyakan mengapa perusahaan-perusahaan ini bebas beraktivitas meski kewajibannya tidak dipenuhi. 

Sekitar satu jam menggelar orasi, tiga anggota DPRD Jambi pun menemui mereka, dan langsung naik ke mobil pick up L300 yang dipakai pengunjuk rasa pengganti panggung. Mereka antara lain Mauli, Muhammadiyah dan Poprianto. 

Setelah berbicara sebentar para wakil rakyat ini mengajak perwakilan masing-masing petani ke dalam gedung. 

Selain tiga anggota DPRD Jambi tadi, di dalam hadir pula Plt Kadis Kehutanan Jambi, Erizal, Kadis Perkebunan, Kuasa Pemangku Hutan (KPH) Jambi dan sejumlah pejabat Pemprov Jambi. 

Hampir dua jam berunding, “kami sudah sepakat untuk membentuk tim penyelesaian konflik. Tiga anggota dewan tadi akan menjadi penghubung ke Gubernur Jambi. Dalam seminggu ke depan ini kerangka tim katanya sudah terbentuk dan akan di SK kan oleh Gubernur. Kita lihat saja seminggu ini, bener enggak itu," kata Abdullah, Koordinator lapangan aksi. 


Reporter: Abdul Aziz
Editor: Mukhlison

Mukhlison S Widodo
24-09-2018 21:35