Main Menu

Dansatgas: Political Will Cegah Karhutla Mulai dari Desa

Iwan Sutiawan
12-10-2018 13:45

Anggota TNI memadamkan kebakaran hutan (Dok.Satgas Karhutla/jh)

Artikel Terkait

 

Palembang, Gatra.com - Dansatgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kolonel Iman Budiman, mengatakan, status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan segera berakhir pada bulan ini. Belajar dari pengalaman karhutla di tahun ini, pencegahan dan pengendalian karhutla hendaknya juga perlu didukung dengan kebijakan (polical will) yang dimulai dari tingkat desa.

 

Menurut Iman, kebijakan atau pola pikir dalam pencegahan atau pengendalian haruslah menyentuh akar persoalan. Seperti masih terdapat konflik lahan hingga perusahaan yang lalai menjaga lahan, termasuk juga budaya masyarakat menjelang musim tanam. Kondisi-kondisi ini tentu berbeda perlakuan dan penyelesaian solusinya.

"Pencegahan karhutla tentu lebih baik dari pengendalian. Ketika api membesar dan jauh dari jangkauan personil darat maka membutuhkan banyak sarana dan biaya yang lebih tinggi," ujarnya usai menghadiri talkshow Karhutla di Rumah Galeri Srisetra, Kamis sore (11/10).

Menurutnya, dengan menjadi tuan rumah Asian Games tahun ini, maka Sumsel lebih diuntungkan. Menjelang pelaksanaannya menjadi momentum banyak pihak agar lebih siaga dalam pencegahan termasuk juga pengendaliannya terutama elemen pemerintah dan perusahaan. "Meski ada hal-hal yang harus diperbaiki guna persiapan di tahun 2019," ujarnya

Tahun ini, Polda Sumsel menetapkan tujuh pelaku dugaan pembakaran hutan dan lahan, dua di antaranya dari perusahaan dan sisanya masyarakat. Kata Iman, hal ini memperlihatkan akar persoalan karhutla tersebut masih berasal perusahaan dan masyarakat.

Pengawasan perusahaan bisa dilakukan oleh organisasi asosiasinya, baik perkebunan atau kehutanan. Sedangkan bagi masyarakat membutuhkan perlakuan berbeda yakni, petani membutuhkan penyediaan sarana pertanian agar mereka tidak lagi membakar saat akan bertanam.

"Petani ingin membersihkan lahan, tapi tidak cukup alat dan sarana prodi dimiliki. Mereka lalu membakar yang dengan sistem sonor. Budaya ini harusnya, bisa dijawab oleh perangkat-perangkat desa dan daerah," ucapnya.

Untuk perlakukan pada petani, Iman mengatakan, perlu adanya pengoptimalan alat produksi. Pemerintah juga sudah cukup banyak menyediakan alat produksi namun penggunaannya memang harus bergantian dari satu desa dengan desa lainnya. Pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa (Kades) menjadi ujung tombak solusi kepada masyarakatnya.

"Berbagai teknik bisa dikembangkan agar petani tidak membakar lahan mereka lagi, mulai dari tanam lebih cepat, atau pengaturan sistem air (embung). Sebulan terakhir saja, TNI membantu menjaga api hasil sonor karena memang dikejar waktu," ungkapnya. Berdasarkan data BPBD, sudah mencapai 7 ribu hektare (ha) lebih lahan di Sumsel terbakar sepanjang 2018 ini.


Reporter: Tasmalinda
Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-10-2018 13:45