Main Menu

Kemenhub Larang Go-Jek dan Sejenisnya Beroperasi

Tian Arief
18-12-2015 06:32

Go-Jek (GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi melarang pengoperasian ojek online maupun layanan jasa angkutan kendaraan secara online lainnya, seperti Go-Jek, Grab Taxi, dan lain-lain, dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan peraturan perundang-undangan turunannya.

Sejak 2011, di kota-kota besar di Indonesia marak beroperasi layanan kendaraan berbasis aplikasi online, seperti Uber Taksi, Go-Jek, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek.

Ditjen Hubdat menjelaskan, dasar hukum penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

"(Serta) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang," tulis Ditjen Hubdat Kemenhub dalam keterangan tertulis, yang diterima di Jakarta, Kamis malam (17/12).

Pada kenyataannya, aturan itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Dijelaskan, layanan transportasi online sudah ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota-kota besar lainnya, dengan jumlah driver atau pengendaranya sekitar 20.000 orang.

Hubdat menambahkan, ojek online kini tak hanya menyediakan layanan jasa transportasi mengantar orang, melainkan juga pengiriman paket dan pemesanan makanan. Kemudahan pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo sekitar 35 persen dari angkutan umum, ini dinilai dapat menimbulkan gesekan dengan moda transportasi lainnya.


Editor: Tian Arief

Tian Arief
18-12-2015 06:32