Main Menu

Ini PR DPD Soal Sengketa Tanah di Indonesia

Wem Fernandez
29-04-2016 19:39

Suku Anak Dalam (ANTARA/Zamzami/HR02)

Jakarta, GATRAnews- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI banyak menerima pengaduan terkait sengketa tanah. Oleh karena itu BAP DPD RI fokus menindaklanjuti berbagai pengaduan pada masa sidang V Tahun 2015-2016.

 
“Pada masa sidang berikutnya, BAP akan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK Semester II tahun 2015 dan pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti pada masa sidang sebelumnya. Sebagian besar dari pengaduan itu terkait sengketa lahan,” jelas Ketua BAP, Abdul Gafar Usman  dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-11, masa sidang IV tahun sidang 2015-2016 di Gedung Nusantara V, Jumat, (29/4).
 
Pengaduan masyarakat yang akan ditindaklanjuti BAP meliputi masalah tuntutan pengembalian hak kepemilikan tanah, khususnya tanah eks proyek tambak inti rakyat transmigrasi di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 
Kemudian konflik agraria antara masyarakat Suku Anak Dalam dan Petani Desa Bungku dengan PT Asiatic Persada, PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, sengketa tanah TNI-AD di Lawe Sigala-gala kabupaten Aceh Tenggara serta masalah sengketa lahan PT KAI di Kabupaten Aceh Utara dan masalah sertifikasi tanah di Kabupaten Maluku.
 
Dalam masa sidang ini, BAP DPD RI telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2015 terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan juga pengaduan masyarakat terkait tuntutan uang pesangon pensiunan BRI.


Reporter : Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
29-04-2016 19:39