Main Menu

Ombudsman RI: Keluhan Masyarakat Sering Informal & Ada Kepentingan Lain

Ervan
14-06-2016 12:31

Adrianus Meliala (GATRAnews/Erry Sudiyanto)

Jakarta, GATRAnews - Anggota Obudsman RI Adrianus Meliala mengatakan keluhan masyarakat tidak perlu atau tidak harus selalu ditindaklanjuti. Pasalnya, keluhan masyarakat umumnya repetitif, itu-itu saja, tipikal. "Sekali didengar atau diproses, sudah cukup," ungkap Adrianus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (13/6). 

Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik menilai, keluhan secara formal bukanlah kebiasaan orang Indonesia. "Orang Indonesia lebih biasa mengeluh dalam bentuk narasi dan disampaikan secara informal," lanjutnya. 

Disisi lain, keluhan masyarakat amat sering ditumpangi kepentingan lain-lain. "Instansi atau korporasi penerima keluhan sering diajarkan dengan kenyataan bahwa dibalik keluhan sebenarnya terdapat motivasi lain-lain yang disebut bias," ujar Kriminolog UI tersebut. Keluhan masyarakat juga menurutnya mudah didompleng oleh kepentingan LSM atau pihak tang mendapingi masyarakat itu. 

"Bias sangat mungkin terjadi ketika keluhan masyarakat diwakili oleh LSM atau Penasehat Hukum. Bias tersebut bisa berupa terpenuhinya agenda LSM itu sendiri ataupun diperolehnya sejumlah keuntungan materi untuk Kantor Penasehat Hukum tersebut," lanjut mantan anggota Kompolnas ini. 

Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan pelayanan publik sendiri adalah bukti paling otentik hadir atau absennya Negara, realisasi hak dasar warga untuk akses ke keadilan atau (access to justice), tanggung jawab Negara memenuhi kewajiban minimum tersebut. 

"Demokratisasi layanan publik, sendiri antara lain, ditandai kualitas substansi yang  mengandung jaminan akan hak dasar rakyat, kualitas proses yang mengandung perhormatan atas prinsip kewargaan demokratik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik," terang dia. Sedangkan, lanjut Robert, otonomi sendiri dibayangkan sebagai struktur kesempatan baru bagi partisipasi dan deliberasi warga. "Juga mendorong akuntabilitas dan responsifitas Pemda dalam pemenuhan kewajiban layanan publik," tuturnya. 


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

 

 

Ervan
14-06-2016 12:31