Main Menu

Menguji Hoki Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017

Rohmat Haryadi
30-09-2016 20:26

Ahok, diusung PDI Perjuangan (Dok.GATRA)

Jakarta, GATRANews - Keluar masuk partai untuk kepentingan hajatan pilkada Ahok selalu mujur. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, dia diusung partai terbesar, dan didukung tiga partai pengikut. Megawati Soekarnoputri dan Djarot Saeful Hidayat, membantu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenakan jas merah. Momentum itu sebelum pasangan Ahok-Djarot mendaftar sebagai peserta pilkada di KPUD DKI Jakarta, Rabu pekan lalu. Ahok tetap tersenyum mengenakan jas merah kekecilan itu. Jas merah tanpa logo banteng moncong putih itu tanda PDIP menahbiskan Ahok.



Untuk meredam iri partai pendukung, Ahok mengatakan bahwa dia juga mendapatkan jas serupa dari partai pendukung. Seperti, dari Partai Hanura dan NasDem. Namun, dia tidak mendapat jaket Golkar. Menurut Ahok, Golkar tidak memberinya jaket karena dia masih menyimpan jaket Golkar. Memang Ahok pernah menjadi kader Golkar sebelum meloncat menjadi anggota Gerindra untuk kepentingan pilkada DKI 2012. Saat itu dia berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu Golkar mendukung petahana Fauzi Bowo. Lepas dari Golkar, lepas pula dari Gerindra. Yang sekarang mendukung calon lain yaitu duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Perseteruan Ahok dengan Gerindra terjadi sebelum pencalonan. Konflik dengan DPRD DKI Jakarta itu berujung dengan hengkangnya Ahok dari Gerindra. Nasib bagus menghinggapi Ahok yang kemudian naik menjadi Gubernur Jakarta setelah Jokowi menjadi presiden.

Tanpa partai Ahok, sebagai petahana, berencana maju lewat jalur mandiri, dengan mengumpulkan sejuta Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Relawan yang menyebut dirinya sukarela dan “Teman Ahok” berjuang habis-habisan mengumpulkan dukungan itu. Toh, sampai waktu pencalonan semakin mepet sejuta KTP tidak pernah diumumkan telah terkumpul. Lagi-lagi keberuntungan berpihak pada Ahok.

Partai Golkar yang gemar mendukung petahana akhirnya mendukung Ahok. Diikuti dua partai “sempalan” Golkar, Hanura dan Nasdem. Trio Nasdem-Golkar-Hanura itu menguasai 24 kursi di DPRD yang sudah melewati syarat minimal pencalonan 22 kursi. Kini langkah Ahok semakin mantap dengan tambahan 28 kursi dari PDIP. Dengan kursi sebanyak itu, meskipun datang belakangan, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, tegas menyatakan PDIP sebagai partai pengusung utama.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan sejak PDIP resmi mengusung Ahok-Djarot dalam kontestasi Pilkada DKI, pihaknya sudah menyiapkan beberapa skenario pemenangan. Menurut Eriko tim pemenangan yang terdiri dari unsur parpol dan relawan akan langsung bekerja, blusukan, dan turun ke lapangan untuk memenangkan Ahok. “Kami akan bersinergi dengan partai lain menentukan tim pemenangan sesuai aturan yang ditetapkan KPUD,” katanya.

Pemetaan Basis Pendukung

Tim pemenangan PDIP juga mengoordinasi gerak kemenangan Ahok. Eriko mengaku untuk pemetaan kemenangan Cagub DKI, PDIP sudah menyiapkan ancang-ancang dua bulan sebelumnya lewat arahan Ketua Umum Megawati. Instruksi lewat Surat Tugas mewajibkan kader PDIP DKI Jakarta untuk turun langsung ke tingkat ranting dan kelurahan. “Guna memantau respon lingkungan dan menggerakkan mesin partai di tingkat ranting,” katanya.

“Kami memetakan titik-titik yang menguatkan daerah atau basis mana saja yang akan menjadi kekuatannya kami,” katanya. Termasuk menggerakkan komunitas non parpol untuk mendukung pemenangan. Hal yang persis sama dilakukan ketika mengusung Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012, dan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. “Juga lewat relawan, tidak hanya simpul parpol,” katanya.

Tentang dominasi PDIP yang bisa berekses negatif, Eriko menepis. PDIP sebagai partai pengusung akan menjaga keharmonisan. “Pengalaman kami berbagai Pilkada, dan Pilpres tidak ada kesulitan dalam hal tersebut,” katanya. Menurutnya masing-masing partai akan menghilangkan ego sektoral untuk kemenangan. “Kami memberikan ruang pada masing-masing untuk berbuat,” katanya.

Tentang peringatan Golkar agar partai pengusung (PDIP) tak bersikap dominan, Eriko menganggap hal tersebut biasa. “Mengingatkan itu tentunya bagus, bahwa kami berjuang bersama, bekerja bersama-sama,” ucapnya diplomatis. Tentang wacana pencopotan Nusron Wahid dari Golkar dari posisi Ketua Tim Pemenangan Ahok, Eriko menyebut hal tersebut sebagai dinamika politik biasa.

Bisik-bisik sumber GATRA di PDIP, posisi Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot akan langsung dipegang partai pengusung. Partai pendukung silakan ikut. Pertimbangannya, selain sebagai partai pengusung, PDIP adalah pemilik saham mayoritas, yaitu 28 kursi di DPRD DKI. Rapat internal PDIP di DPP PDIP, telah mengelus dua nama calon pengganti Nusron yaitu Bambang Wuryanto (Sekretaris Fraksi PDIP) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI). “Kami melihat secara kursi, PDIP akan mempersiapkan figur untuk itu,” sumber itu.

Dikotomi Partai Pengusung dan Pendukung

Dikotomi partai pengusung dan pendukung membuat Golkar uring-uringan. Sekjen partai Golkar, Idrus Marham mengatakan tim koalisi pemenangan Ahok-Djarot jangan mengurusi persoalan yang menghabiskan energi. "Apabila kami berkutat pada masalah siapa ketua tim pemenangan, sehingga mengubah strategi-strategsi yang sudah disusun, maka akan menjadi kontraproduktif,” katanya.

Nusron Wahid, mengatakan bahwa dengan resminya Ahok-Djarot, maka secara tidak langsung akan bertambah menjadi 4 partai, maka Ahok-Djarot harus membahas lagi dengan partai-partai untuk menentukan siapa timnya. "Ini kekeluargaan, gak perlu diributkanlah. Apa sih hebatnya ketua tim itu. Biasa saja," kilahnya.

Sumber di Golkar menyebutkan bahwa akan memanfaatkan Teman Ahok untuk mendekati masyarakat. Dengan memanfaatkan jaringan sosial media, mereka akan merias habis citra Ahok. Sedangkan mesin partai pendukung fokus pada tim pemenangan Ahok-Djarot. Namun, Nusron Wahid sedang di goyang. Aka nada strategi baru. Apakah menghidupkan kembali tim pemenangan di masing-masing partai. "Kalau seperti itu berbahaya bisa saja mesin partai macet karena tidak ada yang mengkoordinir. Ahok-Djarot bisa kalah," katanya.

Kubu Golkar kecewa dengan digoyangnya Nusron Wahid. Kader Golkar kecewa terhadap sikap PDIP yang datang belakangan malah menguasai. Mereka tidak melancarkan perlawanan terbuka, karena ada instruksi Setya Novanto, Ketua Umum Golkar, untuk tidak "melawan" alias “menyerah saja” pada keinginan PDIP yang penuh ambisi itu. "Sudah ada instruksi jangan melawan PDIP, demi menyatukan pandangan mendukung Ahok," katanya.

Idrus Marham membantah dinamika di Golkar itu. "Ah, tidak ada perpecahan itu. Buktinya saya terus berkomunikasi dengan Hasto," katanya.

Tandukan Boy Sadikin

Tidak hanya di Golkar, di PDIP juga terjadi percikan yang memicu serpihan. Boy Sadikin, mantan Ketua DPD PDIP Jakarta hengkang dari markas Banteng Cingur Putih. Boy jengah dengan gaya bahasa dan komunikasi Ahok. Dia pun memilih menanduk daripada menggendong Ahok.

Dia tidak suka dengan gaya Ahok yang memaki-maki di depan umum, dan di media. Ia menilai perbuatan Ahok itu tidak pantas. “Sebagai seorang pemimpin ya jangan begitulah. Kalau mau marah, dipanggil saja anak buahnya ke ruangan, dimaki-maki,” katanya.  Boy mengatakan bahwa dirinya sudah memberi peringatan, jika partai mendukung Ahok, dia mundur. “Saya akan angkat kaki. Hati nurani saya berbeda sekali,” katanya.

Di tengah berbagai persoalan internal, Ahok masih berpeluang, meskipun elektabilitasnya cenderung menurun. Menurut analisis Yunarto Wijaya dari Charta Politica, pilkada DKI Jakarta 2017 akan berlangsung dua putaran. Ahok masih kesulitan mendapat suara 50% +1. Berdasarkan survei, Ahok belum stabil. “Masih berkisar di angka 45%. Sehingga potensial pilkada berlangsung dua putaran,” katanya. Nah, dalam Pilkada 2017, keberuntungan Ahok kembali diuji.


Reporter: Andhika Dinata, Anthony, M Afwan Fathul Barry, dan Hendri Roris Sianturi.

Editor: Rohmat Haryadi

Rohmat Haryadi
30-09-2016 20:26